LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar) menegaskan komitmennya untuk memastikan kelompok penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam sistem penanggulangan risiko bencana daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Lokakarya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Inklusif yang digelar di Bintang Flores Hotel, Labuan Bajo, Kamis, 11 Juni 2026.
Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah daerah, lembaga pendamping, organisasi penyandang disabilitas, serta pemangku kepentingan lainnya guna membahas strategi pembangunan inklusif yang mampu melindungi seluruh warga tanpa terkecuali saat menghadapi ancaman bencana.
Mewakili Bupati Manggarai Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Manggarai Barat, Yohanes Hani, membuka kegiatan tersebut secara resmi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pengurangan risiko bencana tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi berbagai pihak dan keterlibatan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
“Kami berharap kegiatan lokakarya ini tidak berhenti di dalam ruangan kegiatan saja, melainkan dapat menghasilkan poin-poin bernas yang berdampak nyata di lapangan,” ujar Yohanes.
Menurut Yohanes, pembangunan yang inklusif harus berlandaskan lima prinsip utama, yakni kesetaraan, aksesibilitas, partisipasi, pemberdayaan, dan akuntabilitas. Kelima prinsip tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.122 penyandang disabilitas yang tersebar di wilayah Manggarai Barat. Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh kebijakan pengurangan risiko bencana benar-benar memberikan perlindungan kepada kelompok yang selama ini rentan terdampak saat situasi darurat.
Di hadapan peserta lokakarya, Yohanes mengajak seluruh pihak memperkuat kerja sama lintas sektor agar agenda pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah pembangunan daerah.
“Mari bergandengan tangan! Jadikan pengurangan risiko bencana sebagai nafas dalam detak pembangunan kita. Tidak ada satupun warga Mabar yang boleh ditinggalkan,” harapnya.
Dukungan terhadap penguatan sistem penanggulangan bencana yang inklusif juga datang dari pemerintah pusat. Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso, yang mengikuti kegiatan secara daring, menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.
“Dalam penanganan bencana, kaum disabilitas itu harus diberi hak yang sama,” tegas Pangarso.
Sebagai tindak lanjut konkret, BNPB mendorong terbentuknya Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB) Kabupaten Manggarai Barat. Kehadiran unit tersebut diharapkan mampu memastikan kebutuhan penyandang disabilitas terakomodasi dalam perencanaan, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan pascabencana.
Sementara itu, perwakilan Program Siap Siaga, Silvi Fanggidae, menjelaskan bahwa Manggarai Barat termasuk salah satu dari empat daerah prioritas di Nusa Tenggara Timur yang didorong untuk menginstitusionalkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Selain Manggarai Barat, daerah lainnya adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Rote Ndao.
Menurut Silvi, kelompok penyandang disabilitas masih sering berada dalam posisi paling rentan ketika terjadi bencana. Keterbatasan akses informasi, layanan evakuasi, hingga minimnya pelibatan dalam perencanaan kebencanaan membuat mereka kerap menjadi kelompok yang tertinggal saat situasi darurat berlangsung.
“Penyandang disabilitas sering tertinggal. Mereka tidak diperhatikan dan hanya dipandang sebagai korban,” jelas Silvi.
Karena itu, pembentukan Unit Layanan Disabilitas dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan penyandang disabilitas tidak lagi diposisikan semata sebagai korban, melainkan sebagai bagian dari subjek pembangunan yang memiliki hak, peran, dan kapasitas dalam upaya pengurangan risiko bencana.
“Unit Layanan Disabilitas di Manggarai Barat ini harus lebih kuat,” pungkasnya.
Lokakarya tersebut menjadi momentum penting bagi Manggarai Barat untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana yang berkeadilan dan inklusif, sekaligus memastikan tidak ada warga yang terabaikan ketika bencana terjadi.**
Tinggalkan Balasan