LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat menyiapkan langkah besar untuk memperkuat tata kelola pariwisata melalui pengembangan aplikasi Gendang Mabar yang akan mengintegrasikan sistem reservasi, pengawasan perjalanan wisata, hingga pembayaran digital dalam satu platform.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, saat membuka Seminar Nasional Ekowisata Berkelanjutan: Best Practice dan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Manggarai Barat yang diselenggarakan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama IN-FLORES di Labuan Bajo, Kamis (16/7/2026).
Menurut Hans Sodo, penguatan tata kelola menjadi kebutuhan mendesak seiring pesatnya pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo yang meningkat hingga delapan kali lipat dalam lima tahun terakhir.
“Pertumbuhan yang pesat adalah berkah. Tetapi tanpa tata kelola dan pengendalian yang presisi, pertumbuhan itu dapat berubah menjadi beban yang menggerogoti ekosistem alam dan struktur sosial kita. Karena itu, pertumbuhan tidak lagi menjadi tujuan akhir, melainkan harus diarahkan pada keberlanjutan dan kesejahteraan yang inklusif,” tegas Hans Sodo.
Ia mengatakan, sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Labuan Bajo menghadapi tantangan koordinasi karena banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan wisata.
Menurutnya, tanpa koordinasi yang kuat, tumpang tindih kewenangan dapat menghambat pelayanan publik sekaligus memperlemah pengawasan terhadap aktivitas pariwisata.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemkab Manggarai Barat telah membentuk Satgas Wisata Bahari yang bertugas memastikan seluruh aktivitas wisata bahari berjalan sesuai aturan, meningkatkan keselamatan wisatawan, sekaligus memperkuat kepatuhan pelaku usaha.
“Satgas ini menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan untuk memastikan seluruh aktivitas wisata berjalan sesuai koridor hukum, menjaga keselamatan wisatawan, dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha,” ujarnya.
Gendang Mabar Pantau Perjalanan Wisata Secara Real-Time
Hans Sodo menjelaskan, transformasi digital menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah melalui aplikasi Gendang Mabar yang saat ini sedang dikembangkan bersama Kementerian Kehutanan.
Aplikasi tersebut akan mengintegrasikan informasi destinasi, reservasi, pembayaran non-tunai, hingga pengawasan perjalanan wisata menuju Taman Nasional Komodo secara real-time.
“Melalui Gendang Mabar, wisatawan dapat memastikan agen perjalanan yang digunakan benar-benar resmi dan terdaftar. Kami juga bisa memonitor keterlibatan pemandu wisata yang memiliki lisensi serta mengambil tindakan terhadap agen travel yang melanggar aturan dengan menonaktifkannya dari sistem,” kata Hans.
Ia menambahkan, aplikasi itu juga diharapkan mampu mencegah praktik percaloan, penelantaran wisatawan, serta meningkatkan transparansi transaksi karena seluruh pembayaran dilakukan secara digital dan tercatat secara akuntabel.
Pemkab Manggarai Barat menargetkan regulasi pendukung dan implementasi awal aplikasi tersebut dapat dimulai secara bertahap sebelum akhir 2026.
Kurangi Beban Taman Nasional Komodo
Selain digitalisasi, Pemkab Manggarai Barat (Mabar) juga mendorong strategi dekonsentrasi wisata untuk mengurangi tekanan kunjungan di Taman Nasional Komodo.
Hans Sodo menegaskan, selama ini pola perjalanan wisata masih terlalu berpusat pada kawasan habitat komodo sehingga berpotensi meningkatkan tekanan ekologis apabila tidak dikendalikan.
“Kami ingin menggeser paradigma dari sekadar menonton menjadi merasakan. Wisatawan tidak hanya datang melihat komodo, tetapi juga menikmati budaya, berbelanja produk UMKM, dan mengunjungi destinasi wisata di daratan Manggarai Barat,” katanya.
Sejumlah destinasi seperti Gua Rangko, Pulau Kukusan, dan objek wisata daratan lainnya diproyeksikan menjadi alternatif tujuan wisata agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Menurut Hans Sodo, strategi tersebut sekaligus memberi ruang bagi Taman Nasional Komodo untuk tetap terjaga sebagai kawasan konservasi berkelas dunia.
Di sisi lain, Sekda mengakui pengembangan destinasi wisata berkelanjutan masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.
Karena itu, pemerintah daerah mulai membuka berbagai skema pembiayaan di luar APBD, antara lain melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dukungan Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga alternatif pembiayaan lainnya.
“Kami terus mencari berbagai skema pembiayaan non-APBD untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas wisata, khususnya di wilayah daratan, sehingga kualitas pelayanan kepada wisatawan semakin baik,” ujar Hans.
Ia berharap seminar yang digelar BPOLBF bersama IN-FLORES dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan sekaligus menjadi pijakan pengembangan ekowisata berkelanjutan di Manggarai Barat.
“Semoga forum ini melahirkan gagasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan, baik di Kabupaten Manggarai Barat maupun Indonesia,” tutupnya.**
Tinggalkan Balasan