Dukung Sektor Pariwisata, Pemda Mabar Tetapkan 94 Desa Menjadi Desa Wisata
Bupati Manggarai Barat telah terbitkan SK, 94 desa dirubah menjadi menjadi desa wisata

LABUANBAJOVOICE.COM | Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)melalui bupati telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) 94 desa di daerah itu dirubah statusnya menjadi desa wisata.
Hal itu dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam rangka mendukung dan menopang wisata di dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) Labuan Bajo. Selain itu, Pemda Manggarai Barat sejak 1 Januari 2023 tidak lagi mendapatkan penghasilan pendapatan asli daerah (PAD) di dalam kawasan TNK.
“Dari 94 desa wisata ini, tentu tidak semuanya kami garap sekaligus. Tentu kami fokus pada desa-desa wisata yang jarak tempuh dan dekat dengan kota,” ujar Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (Parekrafbud) Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori, Selasa (22/10) sore.
Kemudian, tambah dia, mempertimbangkan aksesnya sudah lancar apa belum, atraksi nya sudah berjalan atau tidak, dan yang ke berikutnya amenities (fasilitas) pendukung lainnya ada atau tidak.
“Jadi kenyamanan wisatawan juga perlu diperhatikan dengan baik. Karena ingin kita mau mengajak wisatawan datang ke DTW (Daerah Tujuan Wisata) daerah wisata, mesti akses lancar, ada atraksi, kemudian UMKM nya hidup dan amenities kenyamanan. Itu kira-kira,” ungkap Stefanus.
Dia mengaku, di tahun 2024 ini Pemda melalui Dinas Parekrfabud Manggarai Barat menjalankan dua program inovasi yang dinamakan Fasmadewi (Fasilitasi Masyarakat Desa Wisata) di dua desa wisata yaitu Desa Wae Lolos, Kecamatan Sano Nggoang dan Desa Siru, Kecamatan Lembor.
“Di dua desa wisata ini kami seleksi fasilitator nya. Fasilitator ini adalah orang kepercayaan Pemda atau orang kepercayaan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan yang tiap harinya berada di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Stefanus mengatakan, fasilitator yang sudah diberikan kepercayaan ini dalam kurun waktu 10 bulan untuk bekerja, dan setiap hari dia (fasilitator) bersama masyarakat.
“Selama 10 bulan ini, kerjanya memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat untuk pengembangan dan penataan desa wisata,” ungkapnya.
Menurut dia, tugas fasilitator ini untuk mengisi dengan kegiatan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dibulan ke 10, kedua desa wisata ini pihaknya akan launching (peluncuran).
“Kami juga bermitra dengan stackholder lain, dengan bank untuk bisa CSR di dua desa wisata ini. Yang sudah terjadi di Wae Lolos, BI (Bank Indonesia) sudah memberikan bantuan lewat dana CSR 400 juta untuk penataan dan pengembangan desa wisata Wae Lolos,” tutupnya.
Penulis: Hamid