LABUANBAJOVOICE.COM — Polemik menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memanas.
Sejumlah Forum Alumni bersama jajaran Pengurus Cabang (PC) IKA PMII se-NTT secara terbuka menyatakan penolakan terhadap agenda Muswil yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang, Minggu, 24 Mei 2026.
Penolakan itu dipicu oleh proses persiapan Muswil yang dinilai tidak transparan, tertutup, serta minim sosialisasi kepada alumni maupun pengurus cabang di daerah.
Ketua PC IKA PMII Nagekeo, Muhammad Dedi Ingga, menilai pelaksanaan Muswil telah melenceng dari semangat organisasi dan terkesan dipaksakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kami mewakili Alumni daerah dan seluruh jajaran pengurus PC IKA PMII se-NTT menolak pelaksanaan Muswil ini. Forum ini terkesan tertutup, undangan tidak didistribusikan secara menyeluruh, bahkan banyak Alumni senior dan tokoh PMII yang tidak dilibatkan,” ujar Dedi dalam keterangannya yang diterima media, Minggu pagi.
Menurut dia, Muswil seharusnya menjadi ruang silaturahmi besar bagi seluruh alumni PMII di NTT, bukan forum eksklusif yang digelar tanpa komunikasi terbuka dengan cabang-cabang yang telah terbentuk.
Dedi juga mempertanyakan legalitas serta mekanisme pelaksanaan Muswil. Hingga saat ini, kata dia, belum ada penjelasan resmi terkait pihak yang memegang mandat maupun penanggung jawab kegiatan tersebut.
“Muswil ini seharusnya diketahui seluruh alumni dan pengurus cabang. Jangan sampai organisasi besar seperti IKA PMII digiring untuk memenuhi kepentingan politik segelintir orang,” tegasnya.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah alumni senior, tokoh Nahdlatul Ulama di NTT, hingga unsur badan otonom NU. Namun sebagian besar disebut belum menerima undangan maupun pemberitahuan resmi terkait agenda Muswil tersebut.
Karena itu, pihaknya meminta Pengurus Besar IKA PMII segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Muswil.
Bahkan, ia meminta agenda tersebut dibatalkan apabila terbukti tidak sesuai dengan prosedur organisasi.
“Kami meminta PB IKA PMII tidak gegabah. Jika tetap dipaksakan, Muswil ini berpotensi cacat prosedural dan mencederai marwah organisasi,” katanya.
Dedi juga memperingatkan adanya potensi sikap tegas dari sejumlah pengurus cabang apabila Muswil tetap dilaksanakan tanpa melibatkan seluruh unsur cabang dan alumni di NTT.
“Ini bukan sekadar soal forum, tetapi soal harga diri dan marwah organisasi ke depan,” pungkasnya.
Ketegangan menjelang Muswil IKA PMII NTT itu kini menjadi sorotan di kalangan alumni PMII di daerah. Sejumlah pihak berharap polemik tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka demi menjaga soliditas organisasi alumni di NTT.**
Tinggalkan Balasan