LABUANBAJOVOICE.COM — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, secara simbolis melepas bantuan pangan untuk korban gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia didampingi Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI Muzafar, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Stafsus Menko PMK) Mayjen TNI (Purn) Lutfi Beta, Komandan Korem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi beserta pejabat lainnya.
Pelepasan bantuan berlangsung di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Barat, Rabu sore (19/8/2026).
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Bencana tersebut berdampak di sejumlah wilayah Pulau Flores dan menimbulkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan rumah serta memaksa ribuan warga mengungsi.
Sebelum melepas bantuan di Manggarai Barat, Amran bersama Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani dan rombongan melakukan kunjungan langsung ke lokasi pengungsian di Kabupaten Manggarai.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi warga terdampak sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat dapat terpenuhi.
Amran mengatakan pemerintah bergerak cepat sejak gempa terjadi atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut bantuan beras telah dikirim ke sejumlah titik bencana, baik melalui penyaluran reguler maupun nonreguler.
“Kami turun ke lapangan sejak kejadian hari Sabtu. Kami diperintah oleh Bapak Presiden, langsung bergerak cepat. Kami sudah kirim reguler dan non-reguler 6.800 ton beras. Kami turun ke titik, bencana tadi, kami melihat langsung. Bahkan ada yang minta 20 ton, kami berikan 200 ton.” kata Amran.
Menurut Amran, percepatan penyaluran menjadi penting dalam kondisi darurat. Karena itu, pemerintah mengambil langkah agar kebutuhan beras dapat segera dikeluarkan dari gudang tanpa harus menunggu proses administrasi yang berpotensi memakan waktu lama.
“Dan kami disposisi Wakil Bupati Manggarai dan Kapolres, tulis tangan. Kami juga tulis tangan, karena butuh, bantuan cepat. Kalau diproses ke Jakarta itu bisa 3 hari, 1 minggu. Nah, selesaikan.” ujarnya.
Amran menegaskan mekanisme tersebut merupakan bagian dari instruksi pemerintah untuk mengutamakan kecepatan dalam penanganan bencana.
“Ini perintah Bapak Presiden: kita harus bergerak cepat. Kepala BNPB, asal beliau perintah, bisa ngambil. Ambil duluan, beras di ambil, beras duluan di gudang.” jelasnya.
Ia menjelaskan persetujuan administrasi dapat diselesaikan kemudian, sementara beras sebagai kebutuhan pokok harus segera tersedia bagi masyarakat yang terdampak.
“Proses, izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras, untuk bencana seluruh Indonesia. Jadi kami langsung setuju.” kata Amran.
Dalam kunjungannya ke lokasi pengungsian, Amran juga melihat secara langsung kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan pangan.
Ia menilai penanganan bencana tidak semata-mata berkaitan dengan jabatan maupun prosedur birokrasi, tetapi menyangkut kemanusiaan dan kecepatan negara merespons kebutuhan warga.
“Ini kita harus turun. Jangan melihat bahwa ini pangkat jabatan, bukan. Ini kemanusiaan. Siapa yang melihat masalah, itu melaporkan kepada siapa, kita eksekusi cepat.” ungkap Amran.
Amran juga menceritakan interaksinya dengan warga pengungsi yang menerima bantuan. Menurut dia, situasi di lapangan terkadang menghadirkan persoalan sederhana yang harus langsung diselesaikan.
“Tadi, ada yang menarik. Ada berteriak satu orang, ‘Saya belum dapat bagian dari kemarin!’, ‘Ini berapa?’, ‘Ada 15 kilo, Pak’, ‘Pegang ini nih.’ Satu karung. ‘Pak, saya tidak bisa bawa pulang.’ ‘Nah itu masalah Bapak itu. Masa tidak bisa bawa pulang? Sudah saya kasih satu karung.’” ujarnya.
Ia mengatakan pengalaman tersebut membuat dirinya memahami kondisi psikologis masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
“Jadi lucu-lucu, tapi kita harus terima. Karena pernah kami secara pribadi pernah mengalami hal serupa. Kami ya kena bencana, kami, Saya di bawah tenda-tenda. Tidur di bawah pohon, tapi ada tenda-tenda kecil.” ujarnya.
Amran memastikan ketersediaan beras untuk kebutuhan pengungsi di wilayah terdampak masih dalam kondisi aman.
Ia menyebut pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 34.000 pengungsi dengan kebutuhan beras sekitar 300 ton per bulan.
“Jadi, insya Allah aman. Kami hitung, 34.000 pengungsi. Ya? Kebutuhan berasnya itu dihitung 300 ton per bulan. 300 ton, stok kita di sini 39.000 ton. Jadi enggak ada masalah. Sampai 1 tahun pun, katakanlah. Mudah-mudahan tidak 1 tahun,” jelasnya.
Dengan stok tersebut, Amran menegaskan kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat hingga masa pemulihan dipastikan mendapat perhatian pemerintah.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan masa tanggap darurat berlangsung lebih lama, ia menyatakan cadangan beras masih mencukupi.
“6 bulan pun, berasnya sampai 1 tahun aman. Jadi udah, enggak ada masalah. Beras yang paling penting, beras yang paling penting. Tadi ada minyak goreng, ini ada mi. Jadi ini ada bantuan dari pemerintah tadi, ada”, ujarnya.**
Tinggalkan Balasan