LABUANBAJOVOICE.COM – Demonstrasi yang terus berlangsung di berbagai daerah bukan sekadar kebisingan politik yang bisa diselesaikan dengan konferensi pers, pengerahan aparat, atau janji evaluasi. Ia merupakan peringatan keras bahwa pemerintahan Prabowo Subianto sedang menghadapi persoalan yang lebih mendasar: krisis kepercayaan.

Gelombang demonstrasi pada Oktober hingga November 2026 memperlihatkan bahwa kegelisahan masyarakat tidak berhenti pada satu isu. Mahasiswa, buruh, perempuan, dan kelompok masyarakat sipil menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah, persoalan ekonomi, kebebasan sipil, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Bahkan ketika sebagian kelompok menyatakan dukungan kepada pemerintah, aksi-aksi kritik tetap memperlihatkan bahwa legitimasi politik tidak bisa dianggap sebagai cek kosong yang berlaku tanpa batas.

Inilah ironi pemerintahan yang menjual populisme sebagai jawaban atas penderitaan rakyat. Makan Bergizi Gratis (MBG) dipromosikan sebagai investasi bagi generasi masa depan. Koperasi Desa Merah Putih dijanjikan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat desa. Tujuannya dapat dibenarkan.

Namun, niat baik tidak otomatis melahirkan kebijakan yang baik. Program berskala besar harus diuji melalui ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, transparansi anggaran, dan dampak nyata bagi masyarakat.

Ketika persoalan kualitas makanan, tata kelola, pembiayaan, dan prioritas belanja terus diperdebatkan, pemerintah tidak cukup berlindung di balik besarnya tujuan program. Rakyat berhak bertanya: apakah uang negara benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak, atau justru mengukuhkan ambisi politik penguasa?

Program populis yang minim akuntabilitas berisiko berubah menjadi proyek pencitraan—terlihat besar di panggung kekuasaan, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan di lapangan. Pemerintah tidak boleh menganggap kritik sebagai penolakan terhadap kesejahteraan rakyat. Justru karena rakyat membutuhkan kesejahteraan, setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik itu semakin tajam ketika bencana ekologis terus terjadi. Kebakaran hutan dan lahan tidak cukup dijelaskan sebagai akibat cuaca kering. Kondisi iklim memang dapat memperburuk risiko, tetapi pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan warga tetap merupakan tanggung jawab negara.

Ketika masyarakat menghirup asap, aktivitas pendidikan terganggu, dan lingkungan rusak, pertanyaan mengenai tanggung jawab pemerintah tidak boleh tenggelam di balik pidato pembangunan.

Negara tidak boleh hanya hadir setelah bencana membesar. Negara harus hadir sebelum api meluas, sebelum warga jatuh sakit, dan sebelum kerusakan lingkungan menjadi ancaman berkepanjangan.

Jika kebakaran terus berulang, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan, mengungkap kelemahan pengawasan, dan menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa itu, janji perlindungan lingkungan hanya akan menjadi retorika yang kalah oleh kepentingan ekonomi dan politik.

Persoalannya bukan apakah pemerintah memiliki program, melainkan apakah pemerintah sanggup membuktikan bahwa program itu bekerja dan melindungi warga. Jangan sampai negara begitu bersemangat membagikan manfaat, tetapi lamban mencegah kerugian; begitu cepat mengumumkan target, tetapi lamban meminta pertanggungjawaban pelaksana.

Di tengah situasi ini, elite politik justru berisiko terjebak dalam perebutan pengaruh dan manuver kekuasaan. Perdebatan mengenai posisi dan konfigurasi elite mungkin penting bagi politik nasional, tetapi rakyat tidak seharusnya dipaksa menanggung akibatnya melalui pengalihan perhatian dari persoalan harga kebutuhan pokok, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan bencana ekologis.

Koalisi besar pun tidak boleh disalahartikan sebagai bukti bahwa pemerintah memiliki dukungan sosial tanpa batas. Koalisi dapat mengamankan keputusan di parlemen, tetapi tidak otomatis mengamankan kepercayaan rakyat. Kekuasaan bisa menguasai lembaga-lembaga politik, tetapi tetap kehilangan legitimasi ketika kritik dianggap gangguan dan demonstrasi diperlakukan sebagai musuh.

Pemerintah harus membedakan kritik, demonstrasi damai, dan tindakan yang benar-benar melanggar hukum. Menganggap semua kritik sebagai ancaman hanya akan mempersempit ruang demokrasi dan memperbesar kecurigaan publik. Negara yang percaya diri tidak takut mendengar suara yang keras. Negara yang rapuh justru sibuk mencari cara membungkamnya.

Demonstrasi bukan selalu tanda bahwa pemerintahan akan runtuh. Namun, demonstrasi yang berulang, meluas, dan mengangkat beragam persoalan merupakan sinyal yang tidak boleh diremehkan.

Pemerintah masih memiliki kesempatan untuk mengubah arah: membuka evaluasi secara transparan, memperbaiki program, menindak pelanggaran, serta menempatkan keselamatan dan kebutuhan warga di atas kepentingan pencitraan.

Prabowo harus memahami satu hal: popularitas tidak bisa dipertahankan hanya dengan janji populis, dan legitimasi tidak bisa dipaksakan melalui kekuasaan. Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar terlihat bekerja. Rakyat membutuhkan pemerintah yang bersedia dikoreksi, berani bertanggung jawab, dan sanggup membuktikan hasil kerjanya.

Sebab, krisis paling berbahaya bukan ketika rakyat turun ke jalan. Krisis yang sesungguhnya dimulai ketika penguasa melihat rakyat turun ke jalan, tetapi tetap merasa tidak ada yang perlu diubah.**

Penulis: Akhmad Syafruddin | Pengamat Politik, Akademisi Universitas Nusa Cendana