LABUANBAJOVOICE.COM — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mulai menyalurkan bantuan pangan alokasi Februari–Maret 2026 kepada puluhan ribu warga. Program ini menyasar 41.851 Penerima Bantuan Pangan (PBP) sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Peluncuran (launching) penyaluran bantuan dilakukan pada 7 April 2026, dengan komoditas utama berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per penerima per bulan.
Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat, terutama kelompok rentan yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4.
Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan dan Perikanan (KPP) Manggarai Barat, Fatinci Reynilda menjelaskan bahwa data penerima bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial, sehingga diyakini lebih akurat dan terintegrasi.
“Data penerima bantuan pangan berdasarkan DTSEN dari Kementerian Sosial, yakni desil 1 sampai desil 4. Jika ditemukan penerima tidak memenuhi syarat, maka dilakukan mekanisme penggantian sesuai data cadangan yang telah disiapkan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Distribusi bantuan dilakukan oleh transporter yang ditunjuk melalui Bulog. Pada tahap awal, penyaluran difokuskan di lima kecamatan, yakni Komodo, Boleng, Lembor, Mbeliling, dan Welak. Kecamatan Komodo menjadi lokasi awal peluncuran distribusi.
Namun, proses penyaluran tidak sepenuhnya berjalan mulus. Kendala utama muncul dari keterbatasan kemasan minyak goreng, yang masih bergantung pada bahan plastik impor.
“Penyaluran dilakukan bertahap karena keterbatasan kemasan minyak goreng. Plastik sebagai bahan kemasan masih merupakan produk impor,” jelas Kadis Fatincy.
Kondisi geografis Manggarai Barat yang memiliki wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi bantuan, terutama untuk menjangkau desa-desa terpencil.
Sebelum didistribusikan, seluruh komoditas bantuan telah melalui proses pemeriksaan kualitas dan kuantitas oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
Hasil pengecekan menunjukkan bahwa beras dan minyak goreng yang disalurkan berada dalam kondisi layak konsumsi dan sesuai standar.
“Berdasarkan pengamatan visual, beras dan minyak goreng layak dikonsumsi dan kuantitasnya sesuai ketentuan,” kata Fatincy.
Program bantuan pangan ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas harga di pasar lokal serta ketahanan pangan masyarakat.
Dengan adanya intervensi pemerintah, daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Ke depan, pemerintah daerah berencana melakukan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan efektivitas program.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah penggunaan beras produksi lokal dalam program bantuan.
“Kami mendorong Bulog agar ke depan menggunakan beras produksi lokal, sehingga dapat meningkatkan daya jual petani sekaligus memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain itu, koordinasi lintas sektor akan diperkuat, terutama dalam hal validasi data penerima dan distribusi ke wilayah sulit dijangkau seperti desa-desa kepulauan.
Program bantuan pangan tidak hanya diposisikan sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.
Integrasi data, penguatan logistik, serta dukungan terhadap produksi lokal menjadi fokus utama dalam pengembangan kebijakan ke depan.
Dengan berbagai perbaikan tersebut, pemerintah berharap program bantuan pangan dapat semakin tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Manggarai Barat.**
Tinggalkan Balasan