Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp LabuanBajoVoice.Com
+ Gabung
LABUANBAJOVOICE.COM – Masyarakat dari desa-desa kepulauan yang ada di wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur curhat ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat terkait minimnya pembangunan dan ancaman dari hewan komodo.
Pernyataan itu diutarakan oleh anggota DPRD Fraksi Gerindra, Kanisius Jehabut kepada media, Kamis (27/3) menerima keluhan masyarakat dari kepulauan pada saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 tingkat kecamatan. Kegiatan ini berlangsung di aula Kantor Kecamatan Komodo pada Rabu (26/3/2025).
Kanisius menyatakan bahwa, pada saat pertemuan itu, Kepala Desa Pasir Panjang Nurdin menyebutkan bahwa hampir setiap tahun ada warga yang menjadi korban gigitan komodo. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pagar pembatas antara habitat komodo dengan pemukiman warga.
“Sering menghadapi kasus warga yang diserang komodo karena tidak ada batas jelas antara desa dan habitat komodo,” kata anak buah Prabowo Subianto itu mengulangi pernyataan Nurdin.
“Kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini demi keselamatan masyarakat,” tambah politisi Gerindra Manggarai Barat itu.
Menanggapi hal ini, Kanisius menyatakan bahwa perlindungan warga harus menjadi prioritas. Ia mendorong pemerintah daerah dan Balai Taman Nasional Komodo untuk segera mengambil langkah konkret, seperti pembangunan pagar pengaman atau pemasangan sistem peringatan dini.
“Kita tidak bisa menunggu lebih banyak korban berjatuhan. Keamanan warga di desa kepulauan harus mendapat perhatian serius,” tegasnya.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, peserta Musrenbang menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pembangunan. Mereka berharap seluruh desa di Kecamatan Komodo dapat memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan seimbang.
Kanisius menegaskan bahwa Musrenbang ini merupakan momentum penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Kecamatan Komodo tidak hanya terfokus pada daerah perkotaan, tetapi juga mencakup wilayah pelosok dan kepulauan.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh desa-desa tertentu, tetapi merata hingga ke pelosok dan kepulauan. Prinsip pemerataan harus menjadi pegangan utama dalam penyusunan program pembangunan,” jelasnya.
Musrenbang RKPD 2025 Kecamatan Komodo menjadi forum strategis bagi masyarakat dan pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.
Dengan berbagai usulan yang telah disampaikan, diharapkan pemerintah daerah dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dapat mengakomodasi kebutuhan mendesak masyarakat dalam keselamatan warga dari ancaman lingkungan sekitar.
Proses penyusunan RKPD 2025 masih akan berlanjut melalui tahapan-tahapan berikutnya sebelum disahkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pada kegiatan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 tingkat kecamatan, selain Kanisius Jehabut, turut hadir juga anggota DPRD Hasanudin dari Partai Perindo dan juga Yovita Dewi Suriany dari Partai NasDem serta Nuryati dari Partai Hanura.
Penulis: Hamid
