Gubernur Melki Laka Lena Teken Kerja Sama Pajak: Optimalkan Pendapatan untuk Pembangunan Daerah
Gubernur NTT Melki Laka Lena Teken Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah
LABUANBAJOVOICE.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (OP4D). Acara penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT, Rabu (12/03/2025).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala KPP Pratama Kupang, Rimedi Tarigan, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTT, Doris Rihi, serta Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah, Benhard Menoh.
Penandatanganan PKS OP4D ini dilakukan serentak oleh 121 kabupaten/kota se-Indonesia secara daring. Provinsi NTT termasuk dalam gelombang pertama bersama dengan Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Maluku, Papua Selatan, Papua Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan pendapatan daerah serta efektivitas kebijakan fiskal di NTT.
“Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan pusat, sehingga dapat mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT,” ujar Gubernur NTT.
Ia juga menekankan pentingnya kemandirian fiskal bagi NTT dengan mengoptimalkan pemungutan pajak.
“Dengan peningkatan pendapatan daerah, kita bisa mengalokasikan dana lebih besar untuk program prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian,” tambahnya.
Selain itu, perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pemungutan pajak, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Gubernur Melki Laka Lena menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus memperbaiki sistem perpajakan agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, saya yakin NTT dapat menjadi provinsi yang lebih mandiri secara finansial,” pungkasnya.
Penulis: Hamid
