LABUANBAJOVOICE.COM – Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar bersikap terbuka dan responsif terhadap permintaan informasi dari insan pers, khususnya terkait data dan pelaksanaan program pemerintah.
Menurut Yulianus, tidak ada alasan bagi pimpinan OPD untuk mengabaikan atau tidak memberikan tanggapan ketika wartawan mengajukan pertanyaan mengenai program, kegiatan, maupun realisasi kinerja pemerintah.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dijalankan secara profesional.
Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi pertanyaan mengenai masih adanya sejumlah dinas yang dinilai enggan merespons permintaan konfirmasi maupun data dari media.
“Saya tentu berharap kepada para pimpinan OPD untuk merespons setiap ada pertanyaan adik-adik media ini. Jadi tidak tabu OPD itu memberikan data, tetapi tentu pimpinan OPD bisa memilah mana data yang memang bisa diberikan, mana yang mungkin saat ini belum bisa diberikan. Mereka yang lebih mengetahui hal tersebut,” kata Weng, Kamis (16/7/2026).
Ia menegaskan, sikap diam atau tidak memberikan respons bukanlah pilihan yang tepat.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan media merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Tidak ada alasan bagi pimpinan OPD untuk tidak merespons setiap ada pertanyaan adik-adik media terkait misalnya program ini bagaimana, realisasinya bagaimana. Itu bukan hal yang bermasalah dan mesti ditanggapi,” ujarnya.
Yulianus memastikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akan mengimbau seluruh pimpinan OPD agar memberikan pelayanan informasi yang baik kepada wartawan, terutama terhadap informasi yang bersifat umum dan tidak dikecualikan.
Menurutnya, setiap kepala OPD memiliki kewenangan untuk menentukan informasi yang dapat dipublikasikan dan informasi yang masih memerlukan pertimbangan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tentu nanti kami akan imbau pimpinan OPD untuk melayani kalau ada adik-adik media yang menanyakan hal-hal tersebut. Prinsipnya, pimpinan OPD tahu mana data yang memang bisa kami berikan dan mana yang menurut mereka saat ini belum bisa diberikan atau ada pertimbangan teknis lainnya,” katanya.
Wakil Bupati menilai informasi mengenai program kerja, kegiatan pembangunan, hingga progres pelaksanaannya merupakan informasi publik yang semestinya dapat diakses masyarakat melalui media.
Ia mencontohkan, ketika wartawan menanyakan kegiatan yang sedang dijalankan sebuah dinas atau perkembangan realisasinya, informasi tersebut pada dasarnya tidak perlu dirahasiakan.
“Secara umum, hal-hal umum itu saya pikir bisa diberikan. Misalnya sekarang kegiatan apa saja di dinas ini tahun ini, lalu sampai sejauh mana pelaksanaannya. Itu hal-hal yang tidak perlu dirahasiakan, perlu disampaikan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kesibukan pimpinan OPD bukan menjadi alasan untuk mengabaikan permintaan konfirmasi dari wartawan.
Menurutnya, komunikasi yang baik merupakan kunci dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan media.
“Kalau memang pimpinan OPD sedang sibuk, sampaikan saja kepada teman-teman media bahwa saat ini belum bisa memberikan keterangan karena sedang ada kegiatan atau agenda lain. Yang penting jangan diabaikan. Kuncinya komunikasi yang baik,” kata Yulianus.
Ia menilai, memberikan respons sederhana kepada wartawan jauh lebih baik daripada membiarkan permintaan konfirmasi tanpa jawaban. Dengan adanya komunikasi, media juga dapat memahami kondisi narasumber dan menyesuaikan waktu untuk memperoleh informasi.
“Media juga tentu memahami kalau ada kesibukan. Tetapi jangan sampai tidak ada respons sama sekali. Berikan penjelasan, kapan bisa memberikan keterangan atau data. Itu bentuk penghargaan terhadap kerja jurnalistik sekaligus bagian dari pelayanan publik,” ujarnya.
Yulianus menegaskan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen membangun budaya birokrasi yang terbuka, komunikatif, dan profesional.
Menurutnya, keterbukaan informasi kepada media merupakan salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan informasi pembangunan tersampaikan secara utuh, akurat, dan berimbang.
Pernyataan Wakil Bupati (Wabup) menjadi pengingat bagi seluruh perangkat daerah agar membangun komunikasi yang baik dengan media massa.
Keterbukaan informasi dinilai tidak hanya mendukung kerja jurnalistik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi pemerintahan, memperkuat pengawasan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat.
Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai penggunaan anggaran, pelaksanaan program, hingga capaian pembangunan daerah.**
Tinggalkan Balasan