Sekda Manggarai Barat Tegaskan Pentingnya Perubahan Mendasar dalam RKPD 2026
Fransiskus Sales Sodo: “RKPD bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi kunci suksesnya visi Bupati dalam RPJMD”
LABUANBAJOVOICE.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Sales Sodo menegaskan pentingnya perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak memandang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai hal yang biasa-biasa saja, melainkan sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Bupati Manggarai Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekda dalam rapat Forum Perangkat Daerah terkait RKPD 2026 dan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (23/4/2025).
Dalam arahannya, Hans Sodo -panggilan akrab Fransiskus Sales Sodo- menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perencanaan dan penganggaran daerah masih belum optimal, terutama dalam menangani isu tematik seperti kemiskinan dan pariwisata.
“Saya ingatkan agar tiap OPD mengevaluasi kembali perencanaan kegiatan tahun sebelumnya. Penanganan kemiskinan dan isu pariwisata masih sangat rendah dalam perencanaan tematik daerah,” ujarnya tegas.
Sekda Hans Sodo juga menjelaskan bahwa saat ini seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan dimonitoring secara real time oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari proses profiling perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), KPK berperan aktif dalam pengawasan, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
Lebih lanjut, Hans Sodo menyoroti pentingnya sinkronisasi program pemerintah pusat dengan kebijakan daerah. Ia menyebut sejumlah program strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo, seperti makanan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Paket-paket kebijakan yang diberikan ini semua untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, terutama dalam penanganan masalah kemiskinan,” katanya.
Namun, ia mengkritisi bahwa indikator perencanaan tematik kemiskinan daerah masih belum terkonsolidasi dengan baik. Sekda Manggarai Barat (Mabar) itu meminta dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, Peternakan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menjadikan hal tersebut sebagai perhatian serius.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Peter Antonius Rasyid menekankan pentingnya penyelarasan antara program OPD dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Ia berharap penyelarasan tersebut dapat menajamkan target kinerja sasaran, program, kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Aloisius Lahi, para pimpinan OPD Kabupaten Manggarai Barat, serta para camat se-Kabupaten Manggarai Barat. Seluruh peserta diharapkan dapat membawa semangat perubahan yang mendasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2026.
Penulis: Hamid
