LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat memastikan pembayaran gaji 4.424 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdiri atas PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu, menjadi prioritas utama pada tahun anggaran 2026.
Konsekuensinya, sejumlah program pembangunan dan belanja daerah harus disesuaikan melalui langkah efisiensi.
Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, mengatakan perubahan kebijakan pemerintah membuat beban pembayaran gaji PPPK yang sebelumnya ditopang pemerintah pusat kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Tahun ini semua diserahkan kepada daerah, termasuk PPPK paruh waktu. Pemda kita sudah menyiapkan anggaran cukup untuk satu tahun, baik untuk PPPK maupun PPPK paruh waktu,” kata Weng saat diwawancarai di Labuan Bajo, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, jumlah PPPK penuh waktu di Manggarai Barat mencapai 3.116 orang, sedangkan PPPK paruh waktu sebanyak 1.308 orang, sehingga total pegawai yang harus dibiayai pemerintah daerah mencapai 4.424 orang.
“Dulu yang dibayar pusat hanya PPPK melalui dana specific grant. Sekarang semuanya dibayar daerah, dan kita sudah anggarkan. Tidak ada masalah untuk pembayaran gaji mereka,” ujarnya.
Weng mengakui kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menjelaskan, pemerintah tidak memiliki pilihan selain memastikan hak para pegawai tetap terpenuhi.
“Kewajiban kita adalah membayar gaji mereka. Kita tidak ingin sampai ada pemutusan hubungan kerja. Mereka punya keluarga, punya anak, dan mereka bekerja melayani masyarakat Manggarai Barat,” tegasnya.
Menurut dia, para PPPK tersebut tersebar di berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan hingga tenaga teknis di perangkat daerah dan kecamatan.
“Mereka punya kontribusi nyata bagi daerah, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah membayar gaji mereka,” katanya.
Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk membayar 1.308 PPPK paruh waktu diperkirakan mencapai hampir Rp17 miliar selama satu tahun.
Sementara untuk 3.116 PPPK penuh waktu, nilai anggarannya jauh lebih besar karena besaran gaji mengikuti ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Hitungan kasarnya mungkin total sekitar 70 miliar rupiah lebih kurang. Tetapi angka pastinya nanti bisa dikonfirmasi ke BKPSDM karena besarannya berbeda sesuai golongan,” jelasnya.
Ia menambahkan, PPPK memperoleh hak yang sama seperti ASN, termasuk gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai ketentuan.
Selain gaji, Pemkab Manggarai Barat juga tengah menyiapkan pembayaran TPP bagi PPPK penuh waktu.
Namun pencairannya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan karena adanya penyesuaian regulasi terbaru.
“Kita sedang menunggu tanda tangan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Informasi terakhir prinsipnya sudah disetujui. Begitu surat persetujuan keluar, kita langsung bayar rapel enam bulan, Januari sampai Juni,” ujarnya.
Ia menegaskan TPP tersebut hanya diberikan kepada PPPK penuh waktu dan tidak berlaku bagi PPPK paruh waktu.
“Ke depan targetnya dibayar setiap bulan setelah seluruh regulasi selesai,” katanya.
Besarnya beban belanja pegawai membuat pemerintah daerah menerapkan berbagai langkah penghematan agar APBD tetap sehat.
Wakil Bupati itu mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan efisiensi dalam penggunaan listrik, air, alat tulis kantor, perjalanan dinas hingga pelaksanaan rapat.
“Kita minta OPD lebih selektif. Rapat tidak lagi di hotel kalau bisa memakai fasilitas pemerintah. Perjalanan dinas hanya untuk kegiatan yang benar-benar penting,” katanya.
Selain itu, beberapa bantuan dan paket kegiatan pembangunan yang belum mendesak kemungkinan ditunda.
“Ada satu dua paket kegiatan yang mungkin ditunda dulu berdasarkan skala prioritas. Tetapi kita berusaha agar dampaknya merata dan tetap adil bagi seluruh wilayah,” ujarnya.
Weng menegaskan keseimbangan antara pelayanan publik dan pembangunan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah meskipun ruang fiskal semakin terbatas akibat meningkatnya belanja pegawai.
“Kita berusaha supaya tidak ada sektor yang dikorbankan sepenuhnya. Semua tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.**
Tinggalkan Balasan