LABUANBAJOVOICE.COM – Sejumlah pelaku wisata bahari di Labuan Bajo menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan wisata Live on Board (LoB), mulai dari pemahaman tentang konsep LoB, kuota kunjungan Taman Nasional Komodo, hingga kebutuhan kejelasan area aktivitas diving dan snorkeling.
Berbagai persoalan tersebut dibahas dalam Bincang Kepariwisataan yang digelar Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi c.q. Asisten Deputi Manajemen Industri, didampingi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat.
Kegiatan berlangsung di Labuan Bajo, Kamis (1/10/2026), dengan menghadirkan pelaku dan asosiasi pariwisata bahari, antara lain Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR), Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia (GAHAWISRI), Dive Operators Community Komodo (DOCK), serta Asosiasi Kapal Wisata (ASKAWI).
Forum tersebut menjadi ruang dialog bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pengalaman, masukan, sekaligus keresahan yang mereka hadapi dalam menjalankan aktivitas pariwisata, khususnya terkait dinamika LoB di Labuan Bajo.
Dalam diskusi, pelaku pariwisata menyoroti belum optimalnya pemahaman berbagai pihak mengenai LoB sebagai jenis paket atau bentuk perjalanan wisata, bukan sebagai jenis kapal.
Selain itu, pembahasan mencakup aspek perpajakan, pengelolaan sampah, kuota kunjungan ke Taman Nasional Komodo, serta kejelasan jumlah kuota dan area khusus untuk aktivitas diving dan snorkeling beserta kelengkapan infrastruktur pendukungnya.
Asisten Deputi Manajemen Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata, Budi Supriyanto, mengatakan perkembangan industri LoB menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat karena berkaitan dengan pengembangan wisata bahari Indonesia.
“LoB menjadi salah satu concern pemerintah karena merupakan bagian dari ekosistem wisata bahari yang terus kita kembangkan. Melalui pertemuan seperti ini, kami ingin mendengar secara langsung kondisi riil di lapangan, termasuk isu dan concern yang dirasakan oleh para pelaku LoB di Labuan Bajo,” ujar Budi.
Menurut Budi, masukan yang disampaikan pelaku usaha akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait. Adapun persoalan yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pariwisata akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Yang terpenting dari forum ini adalah kita mendapatkan gambaran secara langsung dari teman-teman pelaku usaha. Masukan yang ada akan kami bawa dan koordinasikan sesuai kewenangan masing-masing, sehingga ada tindak lanjut yang dapat dilakukan secara tepat,” lanjutnya.
Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Petrus Antonius Rasyid, menyampaikan bahwa masukan dari pelaku pariwisata penting untuk melihat kondisi dan kebutuhan sektor pariwisata secara lebih utuh.
“Berbagai masukan yang disampaikan oleh para pelaku pariwisata menjadi catatan penting untuk kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.” kata Petrus.
Lebih lanjut ia katakan, Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang dapat mendukung pengembangan pariwisata, termasuk peningkatan kualitas destinasi, kenyamanan wisatawan, serta pengelolaan lingkungan dan kebersihan kawasan.
Sementara itu, Plt. Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung, mengatakan dialog dengan pelaku industri diperlukan untuk memahami perkembangan pariwisata berdasarkan kondisi di lapangan.
“BPOLBF melihat bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri. Kita perlu mendengar langsung dari teman-teman pelaku usaha mengenai apa yang mereka hadapi, apa yang menjadi kebutuhan, sekaligus potensi yang dapat kita kembangkan bersama.” ujar Andy.
Andhy menambahkan, dinamika LoB tidak hanya berkaitan dengan aktivitas di laut. Ekosistem tersebut juga terhubung dengan destinasi, akses dan infrastruktur, kebersihan, pelayanan, promosi, hingga pengalaman wisatawan.
Forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sesuai tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.
Melalui dialog tersebut, BPOLBF, Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendorong komunikasi dengan pelaku industri terus terjaga untuk mendukung pengembangan wisata bahari Labuan Bajo yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.**
Tinggalkan Balasan