Manggarai Barat Masuk Nominasi Pelayanan Publik Terbaik dari Ombudsman RI

LABUANBAJOVOICE.COM | Ombudsman Republik Indonesia (RI) beri penilaian cukup baik kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) berkaitan pelayanan publik dengan skor penilaian 89,62 dan berada pada posisi grade A.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar, Fransiskus Sales Sodo atau Hans Sodo mengatakan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendapat nilai yang cukup bagus dari ombudsman RI berkaitan dengan pelayanan public, dengan nilai 89,62 dan berada pada posisi grade A.

Lebih lanjut Hans Sodo menambahkan, hari ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diundang ke Kupang, Ibukota Provinsi NTT. Karena Kabupaten Manggarai Barat masuk dalam nominasi kabupaten keterbukaan informasi terbaik di NTT.

“Dan saya lihat, memang beberapa waktu terakhir ini mereka (Dinas Komunikasi dan Informatika) cukup gencar mereka mengupload beberap informasi substansi terkait dengan keterbukaan informasi public,” ujar Hans Sodo dalam sambutannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Fasilitas Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten manggarai barat di aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (15/11).

Menurut Sekda Mabar itu, selain mendapatkan penghargaan nominasi keterbukaan informasi publik. Pemerintah Mabar juga selama ini telah mendapatkan beberapa penghargaan lain yang sudah diterima oleh pemerintah kabupaten ini.

“Itu menggambarkan kinerja yang luar biasa dari teman-teman yang semakin baik. Harapannya prestasi -prestasi ini terus dipertahankan dan mari kita tingkatkan kinerja kita,” pesan Hans Sodo.

Kegiatan hari ini, tambah dia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tuntutanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penilaian MCP KPK (Monitoring Center for Prevention), adalah program yang bertujuan untuk optimalisasi pencegah korupsi di Indonesia.

Dikatakan Hans Sodo, dalam penilaian MCK KPK saat ini, posisi Kabupaten Manggarai Barat berada di nomor urut 2 untuk Provinsi NTT. Kalau tahun 2023 lalu, Kabupaten Manggarai Barat berada di urutan pertama.

Dia menegaskan, bahwa dirinya sangat yakin dan optimis dalam beberapa waktu kedepan ini, termasuk kegiatan saat hari ini akan menambah penilaian untuk Kabupaten Manggarai Barat.

“Saya sangat optimis kita dapa ranking 1 (satu), diakhir tahun ini dalam pelaporan MCP KPK tersebut dilakukan secara berkala dan terdapat delapan area intervensi, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BUMD dan optimalisasi pajak,” ujarnya.

“Terlepas dari itu bapak ibu, ini menjadi bekal  dan motivasi kita dalam kerja selanjutnya. Penilain itu hanya instrument, tetapiyang paling penting adalah bagaiman instrument itu bisa menggerakan tugas pokok dan fungsi kita dalam memberi pelayanan kepada masyarakat,” pesan dia.

Hans Sodo mengatakan, jika kita menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

“Saya berharap kita tidak patah semangat dan terus berkarya lewan tugas dan fungsi kita masing- masing. Dan tetap konsisten untuk memenuhi evidence terhadap beberap penilaian yang menjadi area penilaian KPK,” ungkap Hans Sodo.

Sekda Mabar itu juga ingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengampu 8 area penilaian MCK KPK untuk terus mengidentifikasi evidence yang belum di upload.

Kegiatan ini dilaksanakan selama sehari. Adapun yang menjadi narasumber dalam Kegiatan ini adalah Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah , Salvador Pintoto.

Sementara, peserta dalam kegiatan ini diikuti seluruh pimpinan OPD, para Camat, para lurah, PPK, para bendahara Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Penulis: Hamid