LABUANBAJOVOICE.COM – Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menyampaikan kabar positif terkait perjuangan menjadikan jalan lintas utara Flores sebagai jalan negara. Dukungan Komisi V DPR RI dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan status jalan yang membentang dari Labuan Bajo hingga Flores Timur tersebut.
Kabar itu disampaikan Bupati Edistasius Endi dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa sore (13/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Endi mengungkapkan bahwa Komisi V DPR RI bersama seluruh mitra kerjanya memberikan dukungan terhadap upaya penetapan jalan lintas utara Flores menjadi ruas jalan negara.
“Komisi V (DPR RI) beserta seluruh mitra kerja, Ketua Komisi mendorong sekaligus mendukung supaya lintas utara dari Labuan Bajo hingga ujungnya di Flores Timur itu untuk ditetapkan menjadi ruas jalan negara,” ujar Bupati Endi.
Menurutnya, perjuangan tersebut telah dibicarakan dalam Rapat Kerja sekaligus Reses Komisi V DPR RI yang berlangsung beberapa hari sebelumnya di Labuan Bajo.
Dukungan dari tingkat pusat diharapkan membuka peluang bagi percepatan proses administratif dan teknis yang dibutuhkan untuk meningkatkan status jalan tersebut.
Meski mendapat dukungan politik, penetapan jalan lintas utara Flores sebagai jalan negara tetap membutuhkan proses dan persyaratan teknis yang harus diselesaikan.
Bupati Endi menjelaskan, penyusunan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan jalan lintas utara sebelumnya mengalami hambatan.
Salah satu persoalan yang disinggung ialah proses kerja sama dengan Grup Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng yang semula didorong menjadi mitra penyusunan studi tersebut.
Namun, dengan dukungan Komisi V DPR RI, pemerintah daerah berharap proses penyusunan studi kelayakan dapat kembali berjalan.
Tahapan ini penting untuk menyediakan dasar kajian mengenai kelayakan pembangunan, kebutuhan infrastruktur, serta aspek teknis yang diperlukan sebelum penetapan status jalan diproses lebih lanjut.
Dukungan DPR RI menjadi modal penting, tetapi kepastian perubahan status jalan masih bergantung pada penyelesaian kajian dan keputusan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menko Infrastruktur Pernah Meninjau Langsung
Perhatian pemerintah pusat terhadap jalan lintas utara Flores juga terlihat ketika Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan tersebut, Menko Infrastruktur meninjau langsung sejumlah titik pada jalur yang menjadi perhatian pemerintah daerah itu.
Peninjauan lapangan diharapkan membantu memberikan gambaran mengenai kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah utara Flores.
Bagi masyarakat Manggarai Barat dan daerah lain yang terhubung dengan jalur tersebut, peningkatan status jalan menjadi salah satu harapan untuk memperkuat konektivitas antardaerah.
Jalan yang memadai dapat mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan hasil produksi, serta membuka akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.
Meski demikian, manfaat tersebut akan sangat bergantung pada tindak lanjut konkret, mulai dari penyelesaian studi kelayakan, penetapan status jalan, hingga perencanaan pembangunan dan pemeliharaan.
Pemerintah daerah diharapkan terus mengawal proses tersebut agar dukungan yang telah disampaikan di tingkat pusat dapat berlanjut menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan dukungan Komisi V DPR RI dan perhatian pemerintah pusat, perjuangan menjadikan jalan lintas utara Flores sebagai jalan negara kini memperoleh dorongan baru.
Tantangan berikutnya ialah memastikan seluruh tahapan teknis dan administratif berjalan hingga menghasilkan kepastian bagi pembangunan infrastruktur di Flores.**
Tinggalkan Balasan