LABUANBAJOVOICE.COM – Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menawarkan program kolaborasi strategis GEMA MABAR (Gereja dan Pemda Membangun Masyarakat Manggarai Barat) sebagai model pembangunan bersama antara Gereja dan pemerintah dalam pelaksanaan Sinode IV Keuskupan Ruteng di Ruteng, Selasa, 2 Juni 2026.

Program tersebut diperkenalkan dalam forum Sinode IV Keuskupan Ruteng yang mengusung tema “Berziarah Bersama dalam Pengharapan: Beriman, Bersaudara, dan Misioner”.

Kegiatan itu dihadiri Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat, Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit, para pastor paroki, ketua dewan paroki dari 61 paroki, serta berbagai unsur pemerintah, kelompok religius, komunitas gerejawi, dan organisasi sosial.

Pada kesempatan itu, Bupati Endi menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kekuatan kolaborasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Karena itu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menawarkan GEMA MABAR sebagai wadah sinergi konkret antara Gereja dan pemerintah.

Program tersebut difokuskan pada empat agenda utama, yakni penguatan ketahanan pangan dan produksi lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Menurut Endi, Gereja memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan karena memiliki jaringan sosial yang kuat hingga ke tingkat komunitas.

“Gereja memiliki jangkauan sosial yang luas, pengalaman pemberdayaan umat yang panjang, kedekatan dengan kelompok-kelompok sasaran pembangunan, serta peran penting dalam membangun nilai dan etos kehidupan bermasyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Gereja adalah sebuah kekuatan sosial yang perlu terus diperkuat,” ujar Endi.

Bupati menjelaskan bahwa transformasi ekonomi yang sedang dibangun di Manggarai Barat tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan sektor pariwisata.

Pemerintah juga, kata Endi, berupaya memastikan manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat desa dan pelaku ekonomi rakyat.

Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah menetapkan empat agenda prioritas yang saling terhubung dan saling menguatkan.

Agenda pertama adalah memperkuat sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Agenda kedua adalah meningkatkan kapasitas produksi lokal agar mampu memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang seiring meningkatnya kunjungan wisatawan.

Selanjutnya, pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, tetapi menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Sementara agenda keempat berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

“Pariwisata menciptakan pasar, produksi lokal memenuhi kebutuhan pasar, ekonomi kerakyatan memperluas manfaatnya bagi masyarakat, sementara SDM dan kelembagaan menjadi fondasi yang memastikan seluruh proses tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan,” kata Endi.

Ia menilai tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks dan tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah.

Karena itu, keterlibatan aktif Gereja, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media massa, komunitas warga, hingga dunia usaha menjadi kebutuhan yang mendesak.

“Tantangan pembangunan yang kita hadapi saat ini semakin kompleks dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Transformasi ekonomi membutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Dalam konsep GEMA MABAR, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan. Sementara masyarakat, Gereja, dan berbagai lembaga menjadi aktor utama yang menggerakkan perubahan di tingkat akar rumput.

Bupati juga menekankan bahwa arah pembangunan Manggarai Barat ke depan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut terhubung langsung dengan sumber penghidupan masyarakat.

“Jika selama ini fokus pembangunan lebih banyak diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi, maka tantangan pembangunan ke depan adalah memastikan pertumbuhan tersebut semakin terhubung dengan sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Endi, transformasi ekonomi daerah harus dibangun melalui penguatan keterkaitan antara pasar yang tumbuh, produksi lokal, ekonomi rakyat, dan kelembagaan masyarakat agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata.

Pelaksanaan Sinode IV Keuskupan Ruteng menjadi momentum penting lahirnya komitmen bersama antara Gereja dan pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera.

Melalui GEMA MABAR, kedua institusi berupaya menjembatani misi pastoral dan agenda pembangunan agar berjalan beriringan demi kesejahteraan umat dan masyarakat.

“Marilah kita memperkuat kolaborasi, memperkuat partisipasi, dan memperkuat kepedulian terhadap sesama. Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang membangun daerah, tetapi tentang membangun manusia dan memuliakan kehidupan,” tutup Endi.**