LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menerima bantuan kendaraan operasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung penanganan bencana, khususnya distribusi logistik kepada masyarakat terdampak.
Bantuan tersebut terdiri atas satu unit truk roda enam dan dua unit sepeda motor. Kendaraan itu telah tiba di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manggarai Barat pada Senin, 12 Oktober 2026.
Informasi tersebut disampaikan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Manggarai Barat dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2027, Selasa sore (13/10/2026).
Bupati Endi mengaku awalnya menyampaikan permintaan kendaraan kepada Kepala BNPB dalam suasana santai.
“Saya pikir ngobrolnya itu ringan, tidak bermaksud apa-apa. Saya bercanda minta kendaraan besar di Kepala BNPB. Puji Tuhan, kendaraannya sudah tiba di kantor BPBD hari Senin yang lalu,” ungkapnya.
Bantuan tersebut diharapkan memperkuat kapasitas operasional pemerintah daerah dalam menangani keadaan darurat dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Bupati Endi menjelaskan, truk yang diterima memiliki fasilitas pendingin udara atau AC di bagian dalam kendaraan.
Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi salah satu keunggulan kendaraan yang dapat menunjang kebutuhan pengangkutan logistik.
“Luar biasanya kendaraan ini, walaupun truk tapi di dalamnya lengkap dengan AC. Ternyata bukan hanya manusia yang butuh AC, barang-barang yang dimuat juga dapat rasa dinginnya,” canda Bupati.
Kendaraan roda enam itu diharapkan membantu proses distribusi logistik, terutama ketika pemerintah harus mengangkut bantuan dalam jumlah besar menuju lokasi terdampak bencana.
Sementara itu, dua unit sepeda motor dapat menunjang mobilitas operasional petugas dalam menjangkau wilayah yang membutuhkan penanganan cepat.
Namun, efektivitas bantuan tersebut nantinya juga ditentukan oleh pengelolaan kendaraan, kesiapan personel, ketersediaan bahan bakar, serta perencanaan distribusi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Bupati Endi menyebut bantuan kendaraan tersebut berkaitan dengan penilaian positif pemerintah pusat terhadap kinerja penanganan bencana di Manggarai Barat, termasuk pendataan dan verifikasi korban gempa pada 15 Agustus 2026.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah menggunakan sistem digital dalam penyajian data dan melibatkan sejumlah unsur lintas sektor untuk melakukan verifikasi.
“Konon ini salah satu reward karena penyajian data lewat digitalisasi terkait pendataan korban bencana termasuk verifikasi yang kita libatkan personel dari penyuluh KB dan penyuluh pertanian,” jelasnya.
Pendataan yang akurat menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Data yang terverifikasi dibutuhkan agar bantuan dapat disalurkan sesuai kondisi dan kebutuhan warga terdampak.
Pelibatan penyuluh keluarga berencana dan penyuluh pertanian juga menunjukkan upaya pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya lintas sektor untuk memperkuat proses pendataan.
Meski demikian, kualitas data tetap perlu dijaga melalui pembaruan berkala, pemeriksaan lapangan, serta mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa belum terakomodasi.
Bupati Endi menegaskan bahwa penanganan bencana di Manggarai Barat tidak hanya dibebankan kepada BPBD. Distribusi bantuan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan lembaga terkait.
“Keyakinan kami akan ada lagi reward karena katanya penanganan bencana kita agak baik. Kita tidak hanya menyerahkan ke BPBD untuk mengurus. Nyaris BPBD di sini hanya mencatat barang masuk dan barang keluar. Yang mendistribusikan melibatkan seluruh unit kerja,” katanya.
Ia menyebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut terlibat dalam proses distribusi logistik. Unsur yang dilibatkan antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan agama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), kepala bandara, hingga Kantor Karantina Kesehatan.
Keterlibatan lintas instansi tersebut juga didukung penggunaan kendaraan dinas masing-masing untuk membantu penyaluran bantuan.
Pola kerja bersama ini penting terutama ketika penanganan bencana membutuhkan pergerakan cepat, koordinasi antar lembaga, dan akses ke wilayah yang sulit dijangkau.**
Tinggalkan Balasan