Sejak 1 Januari 2023, Pemda Mabar tidak Mendapatkan PAD dari Kawasan TNK Labuan Bajo
Pemda Manggarai Barat mengatasi kebijakan ini dengan cara memfokuskan pengembangan dan penataan desa menjadi desa wisata
LABUANBAJOVOICE.COM | Sejak 1 Januari 2023 lalu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat tidak mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) Labuan Bajo.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (Disparekrafbud) Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori kepada media di Labuan Bajo, Selasa (22/10) sore di kantornya.
“Bagi Pemda ada hal positif dari kebijakan ini. Pemda kemudian termotivasi untuk mengurus dan menata serta mengelola destinasi wisata yang ada diluar kawasan Taman Nasional Komodo,” ujar Stefanus.
Menurut dia, dengan dikeluarkan kebijakan itu dari pemerintah pusat, sehingga wisatawan yang berkunjung ke Manggarai Barat, baik domestik maupun mancanegara bisa berwisata di luar perairan maupun pulau-pulau yang ada di dalam kawasan TNK Labuan Bajo.
“Wisatawan tidak hanya berkunjung di dalam kawasan Taman Nasional Komodo tetapi juga mereka akan berkunjung diluar kawasan,” ungkapnya.
Dia mengatakan, untuk mendukung destinasi wisata di dalam kawasan TNK Labuan Bajo. Sejauh ini Pemda Manggarai Barat sudah tetapkan 94 desa dirubah statusnya menjadi desa wisata.
“Dari 94 desa wisata ini, tentu tidak semuanya kami garap sekaligus. Tentu kami fokus pada desa-desa wisata yang jarak tempuh dan dekat dengan kota,” ujar Kepala Dinas Parekrafbud) Manggarai Barat itu.
Kemudian, tambah dia, mempertimbangkan aksesnya sudah lancar apa belum, atraksi nya sudah berjalan atau tidak, dan yang ke berikutnya amenities (fasilitas) pendukung lainnya ada atau tidak.
“Jadi kenyamanan wisatawan juga perlu diperhatikan dengan baik. Karena ingin kita mau mengajak wisatawan datang ke DTW (Daerah Tujuan Wisata) daerah wisata, mesti akses lancar, ada atraksi, kemudian UMKM nya hidup dan amenities kenyamanan. Itu kira-kira,” ungkap Stefanus.
Dia mengaku, di tahun 2024 ini Pemda melalui Dinas Parekrfabud Manggarai Barat menjalankan dua program inovasi yang dinamakan Fasmadewi (Fasilitasi Masyarakat Desa Wisata) di dua desa wisata yaitu Desa Wae Lolos, Kecamatan Sano Nggoang dan Desa Siru, Kecamatan Lembor.
“Di dua desa wisata ini kami seleksi fasilitator nya. Fasilitator ini adalah orang kepercayaan Pemda atau orang kepercayaan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan yang tiap harinya berada di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Stefanus mengatakan, fasilitator yang sudah diberikan kepercayaan ini dalam kurun waktu 10 bulan untuk bekerja, dan setiap hari dia (fasilitator) bersama masyarakat.
“Selama 10 bulan ini, kerjanya memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat untuk pengembangan dan penataan desa wisata,” ungkapnya.
Menurut dia, tugas fasilitator ini untuk mengisi dengan kegiatan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dibulan ke 10, kedua desa wisata ini pihaknya akan launching (peluncuran).
“Kami juga bermitra dengan stackholder lain, dengan bank untuk bisa CSR di dua desa wisata ini. Yang sudah terjadi di Wae Lolos, BI (Bank Indonesia) sudah memberikan bantuan lewat dana CSR 400 juta untuk penataan dan pengembangan desa wisata Wae Lolos,” tutupnya.
Penulis: Hamid
