LABUANBAJOVOICE.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Forum strategis tersebut menjadi panggung konsolidasi nasional dalam menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah menuju target besar Indonesia Emas 2045.
Rakornas berskala nasional ini dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, unsur pemerintah pusat, kepala daerah dari seluruh Indonesia, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dari Kabupaten Manggarai Barat, Bupati Edistasius Endi, S.E., hadir bersama jajaran Forkopimda yang terdiri dari Kajari Manggarai Barat, Ketua DPRD Manggarai Barat, Dandim 1630/Manggarai Barat, Kapolres Manggarai Barat, serta Danlanal Labuan Bajo.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Rakornas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mensinergikan kebijakan nasional dengan implementasi di daerah.
Mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, Rakornas 2026 menjadi momentum penting bagi daerah, termasuk Kabupaten Manggarai Barat, untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara tepat sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.
Forum ini juga menandai fase krusial dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menjadi fondasi menuju visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menilai Rakornas sebagai wadah penting dalam membangun harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Ia menegaskan sinergitas bersama Forkopimda menjadi strategi utama dalam memastikan implementasi kebijakan nasional berjalan efektif di tingkat daerah.
“Rakornas Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini merupakan forum lintas sektor yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan penegak hukum., ” kata Bupati Manggarai Barat Endi.
Menurutnya, keterlibatan Forkopimda tidak hanya berfungsi sebagai penguatan koordinasi, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas sosial politik daerah, meningkatkan efektivitas penyelesaian berbagai persoalan, serta menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Bupati Endi menekankan, melalui kolaborasi yang kuat, kepala daerah dan Forkopimda harus menjadi motor penggerak pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan global dan nasional.
Ia juga berharap Rakornas dapat menghasilkan langkah konkret yang mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan kondisi riil di lapangan.
“Melalui Rakornas 2026, hubungan pusat dan daerah diharapkan semakin solid, adaptif, dan responsif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.” tutup Bupati Endi.
Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rakornas 2026 diikuti sebanyak 4.011 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemerintahan, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan strategis lainnya.
Mendagri menegaskan Rakornas merupakan instrumen penting dalam mempercepat implementasi program prioritas Presiden hingga ke tingkat daerah.
“Penyelenggaraan Rakornas ini merupakan hasil arahan Bapak presiden. Tahun ini tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029, dari penjabaran Asta Cita bapak Presiden banyak keberhasilan yang telah dicapai,” kata Tito Karnavian.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kesamaan visi, arah kebijakan, serta gerak langkah antara pemerintah pusat dan daerah.
“Keberhasilan bisa optimal dengan kesamaan gerak langkah pusat dan daerah, untuk itu dilaksanakannya Rakornas ini. Kehadiran kita semua disini siap mendukung program Presiden untuk melompat memajukan indonesia,” tambah Tito Karnavian.
Rakornas 2026 secara khusus membahas berbagai program prioritas nasional yang menjadi tulang punggung transformasi pembangunan Indonesia.
Program tersebut meliputi penguatan kebijakan ekonomi, investasi strategis, ketahanan energi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa dan pesisir.
Beberapa program unggulan yang menjadi fokus pembahasan antara lain penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program swasembada pangan, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, serta implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Selain itu, forum Rakornas juga menyoroti peran strategis aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan, termasuk Kejaksaan, TNI, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keterlibatan lembaga tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari potensi penyimpangan.
Pengamat menilai Rakornas 2026 berpotensi menjadi barometer efektivitas hubungan pusat dan daerah dalam era desentralisasi yang semakin kompleks.
Tantangan global, ketidakpastian ekonomi, hingga transformasi digital menuntut daerah memiliki kapasitas adaptif dan responsif dalam menerjemahkan kebijakan nasional.
Bagi Manggarai Barat, momentum ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi daerah sebagai kawasan pariwisata super prioritas sekaligus memastikan pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi lokal tetap berjalan selaras dengan agenda nasional.
Jika sinergi pusat dan daerah berjalan optimal, Rakornas 2026 diyakini menjadi fondasi kuat dalam mempercepat transformasi pembangunan nasional sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi era Indonesia Emas 2045.**
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan