Keterlibatan lembaga tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari potensi penyimpangan.
Pengamat menilai Rakornas 2026 berpotensi menjadi barometer efektivitas hubungan pusat dan daerah dalam era desentralisasi yang semakin kompleks.
Tantangan global, ketidakpastian ekonomi, hingga transformasi digital menuntut daerah memiliki kapasitas adaptif dan responsif dalam menerjemahkan kebijakan nasional.
Bagi Manggarai Barat, momentum ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi daerah sebagai kawasan pariwisata super prioritas sekaligus memastikan pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi lokal tetap berjalan selaras dengan agenda nasional.
Jika sinergi pusat dan daerah berjalan optimal, Rakornas 2026 diyakini menjadi fondasi kuat dalam mempercepat transformasi pembangunan nasional sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi era Indonesia Emas 2045.**
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan