LABUANBAJOVOICE.COM – Lapak penjualan warung kopi (warkop) yang berjejer di kawasan Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), diminta segera mengosongkan tempat usaha sebelum 18 November 2026.
Permintaan tersebut disampaikan melalui sosialisasi yang berlangsung pada Jumat, 13 November 2026. Sejumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Manggarai Barat bersama pegawai lainnya mendatangi lapak-lapak UMKM di kawasan pantai tersebut.
Kehadiran petugas itu sempat terekam dalam video yang beredar di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan sejumlah anggota Satpol PP mengenakan pakaian dinas saat mendatangi para pemilik lapak.
Kepala Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat, Yeremias Ontong, mengatakan pihaknya hadir atas permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melalui Kepala Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Barat, M. T. Anjasmara Pranda atau Anjas Pranda.
“Kami ini diminta oleh apa, pemerintah provinsi, dalam hal ini Dispenda Provinsi (NTT), Pak Anjas Pranda, untuk sama-sama mensosialisasikan bahwa mulai tanggal 18 besok (dikosongkan),” ujar Yeremias, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, Satpol PP tidak mengetahui secara terperinci persoalan hukum yang berkaitan dengan status Pantai Pede. Pihaknya juga tidak mengetahui siapa yang menang atau kalah dalam perkara kawasan tersebut.
Yeremias menegaskan, keterlibatan Satpol PP hanya sebatas mendampingi pegawai UPTD Pendapatan Daerah ketika menyampaikan sosialisasi kepada para pemilik lapak.
“Kami hanya dibantu, apa, diminta untuk membantu mendampingi mereka. Yang sosialisasi itu, mereka yang minta itu. Mau diperpanjang, mau berapa hari, mau apa, itu mereka, hanya kami hanya dampingi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Satpol PP tidak memiliki kewenangan menentukan apakah lapak UMKM tersebut diperpanjang masa penggunaannya atau dibongkar.
“Tetapi intinya, bukan kami punya kewenangan, mau diperpanjangkah, mau dibongkarkah, karena bukan kami yang kasih izin,” tegas Kasatpol PP.
Menurut Yeremias, kewenangan Satpol PP berkaitan dengan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum, bukan persoalan izin pemanfaatan lapak di kawasan Pantai Pede.
Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, media menghubungi Anjas Pranda selaku Kepala Kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
Namun, saat dikonfirmasi pada Selasa (17/11/2026), Anjas menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.
“Sy (Saya) lg (lagi) di Kajari,” respon singkat Anjas Pranda.
Ia kemudian menyarankan agar media bertemu langsung dengannya di Pantai Pede pada hari berikutnya bersama Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.
“Bsk (Besok) sj (saja) e… di Pante Pede, bersama Kajari,” kata dia.
Berdasarkan informasi yang diperoleh media, Pemerintah Provinsi NTT merencanakan penyerahan pengelolaan Pantai Pede kepada pihak lain.
Namun, hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai identitas pihak yang akan menjadi pengelola baru, mekanisme penyerahan pengelolaan, maupun bentuk kerja sama yang akan diterapkan.
Rencana pengosongan lapak tersebut juga menyisakan pertanyaan mengenai keberlanjutan usaha para pelaku UMKM yang selama ini berjualan di kawasan Pantai Pede.
Nasib para pemilik warung dan lapak UMKM masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari Pemprov NTT melalui UPTD terkait.**





Tinggalkan Balasan