Ia menjelaskan, Satpol PP tidak mengetahui secara terperinci persoalan hukum yang berkaitan dengan status Pantai Pede. Pihaknya juga tidak mengetahui siapa yang menang atau kalah dalam perkara kawasan tersebut.
Yeremias menegaskan, keterlibatan Satpol PP hanya sebatas mendampingi pegawai UPTD Pendapatan Daerah ketika menyampaikan sosialisasi kepada para pemilik lapak.
“Kami hanya dibantu, apa, diminta untuk membantu mendampingi mereka. Yang sosialisasi itu, mereka yang minta itu. Mau diperpanjang, mau berapa hari, mau apa, itu mereka, hanya kami hanya dampingi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Satpol PP tidak memiliki kewenangan menentukan apakah lapak UMKM tersebut diperpanjang masa penggunaannya atau dibongkar.
“Tetapi intinya, bukan kami punya kewenangan, mau diperpanjangkah, mau dibongkarkah, karena bukan kami yang kasih izin,” tegas Kasatpol PP.
Menurut Yeremias, kewenangan Satpol PP berkaitan dengan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum, bukan persoalan izin pemanfaatan lapak di kawasan Pantai Pede.





Tinggalkan Balasan