LABUANBAJOVOICE.COM – Dalam upaya mempercepat penanganan persoalan darurat seperti bencana alam, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manggarai Barat menerapkan pola koordinasi cepat berbasis teknologi komunikasi sederhana namun efektif.
Salah satu strategi kunci yang digunakan adalah pemanfaatan grup WhatsApp (WA) sebagai ruang koordinasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, pada Kamis (29/1/2026). Menurutnya, grup WA menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap kejadian darurat dapat ditangani tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut.
Weng menjelaskan, anggota dalam grup WhatsApp tersebut terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga Kepala Desa se-Kabupaten Manggarai Barat.
Melalui skema ini, setiap kepala desa memiliki akses langsung untuk melaporkan kejadian bencana yang terjadi di wilayahnya masing-masing.
Laporan tersebut kemudian segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait dengan turun langsung ke lapangan.
“Sehingga begitu ada terjadi bencana, kita semua bisa tahu. Kepala Desa kan bisa kirimkan langsung laporan bencana kedalam group. Jadi, sekarang dalam penanganan bencana ini kolaborasinya jalan baik. Bukan hanya kita yang tangani, tapi teman-teman dari kepolisian, TNI juga,” kata dokter Weng.
Lebih lanjut, politisi Gerindra itu menegaskan bahwa keberadaan grup WA ini membuat Pemda tidak lagi harus menunggu rapat formal untuk mengambil tindakan awal saat bencana terjadi.
“Begitu ada bencana, bergerak. Lalu kemudian untuk administrasinya tetap kepala desanya kemudian mengirimkan laporan tertulis kepada Bupati dan tebusan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nanti ditindak lanjuti,” ujarnya.
Langkah ini dinilai efektif karena respons lapangan dapat dilakukan secara cepat, sementara aspek administrasi tetap dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Wabup dua periode itu mencontohkan, apabila terjadi rumah warga yang miring akibat bencana, Pemda akan segera memberikan bantuan darurat.
Begitu pula jika terjadi longsor yang memutus akses jalan, maka alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) langsung dikerahkan.
“Misalnya, katakanlah di pulau, ada rumah, selain rumah, juga kena tanggul. Nah, kita minta Kepala Desanya bersurat, ini nanti dalam perencanaan bencana. Nah, misalnya ada rumah yang tiba-tiba miring. Dibantu keluarganya,” ujar Weng.
Untuk mendukung respons cepat tersebut, Pemda Manggarai Barat telah menyiapkan pos biaya tak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai sekitar Rp10 miliar hingga Rp11 miliar per tahun.
“Kita siapkan memang besar, mengantisipasi, bukan mengharapkan bencana. Tapi mengantisipasi mana kalah terjadi bencana dalam skala besar di mana-mana. Kita jangan pusing lagi cari uangnya,” ungkap Wabup Weng.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pencairan dana tersebut tetap harus melalui prosedur dan mekanisme yang ketat, guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
Pemanfaatan grup WhatsApp ini menjadi contoh inovasi pemerintahan daerah dalam membangun sistem respons bencana yang cepat, kolaboratif, dan adaptif terhadap kondisi geografis Manggarai Barat yang rawan bencana alam.
Ke depan, pola ini diharapkan dapat terus diperkuat dengan peningkatan kapasitas aparatur desa serta integrasi dengan sistem penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.**
Tinggalkan Balasan