“Pengembalian barang bukti tersebut merupakan tindak lanjut penyelesaian perkara pidana yang harus dilaksanakan berdasarkan amar putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Yoanes dalam keterangannya kepada media.
Meski papan penyitaan telah dicabut, Yoanes menegaskan bahwa persoalan hubungan keperdataan, hak pengelolaan, maupun pemanfaatan tanah tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang relevan.
“Adapun hal-hal yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, hak pengelolaan, maupun pemanfaatan objek tanah oleh para pihak tetap mengacu pada ketentuan hukum serta putusan pengadilan yang relevan,” terangnya.
Pernyataan tersebut memberikan penegasan bahwa pelaksanaan pengembalian barang bukti tidak serta-merta menjadi penjelasan final mengenai seluruh aspek hubungan keperdataan maupun pemanfaatan lahan di kawasan Pantai Pede.
Tanah seluas 31.670 meter persegi tersebut sebelumnya menjadi objek penyitaan penyidik Kejaksaan Tinggi NTT pada 9 September 2023.





Tinggalkan Balasan