LABUANBAJOVOICE.COM — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi penggerak baru ekosistem pangan daerah dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp440 miliar per tahun.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Memperkuat Kebijakan dan Kerangka Model Sistem Pangan di Manggarai Raya yang berlangsung di Rumah Unio Keuskupan Labuan Bajo, Senin, 9 Maret 2026.
Forum tersebut mempertemukan tiga pemerintah kabupaten di wilayah Manggarai Raya, yakni Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur.
Diskusi itu bertujuan menyatukan arah kebijakan pembangunan sistem pangan antarwilayah yang memiliki keterkaitan geografis dan ekonomi.
Dalam forum tersebut, Fransiskus menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan di Manggarai Raya tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas pemerintah daerah serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
“Kita sekarang ini berada dalam dua kekuatan besar yang saling terkait, yaitu potensi atau kekuatan sektor agraris di satu sisi, kemudian sektor pariwisata pada sisi lain,” ujar Fransiskus.
Menurut dia, dua sektor tersebut menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena memiliki hubungan yang saling melengkapi.
“Irisannya sangat kuat dan ini adalah tumpuan dasar kita untuk bisa mengembangkan sektor pangan,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Fransiskus yang juga menjabat sebagai Ketua Multi Stakeholder Forum (MSF) Pangan Manggarai Barat menjelaskan bahwa program MBG akan menciptakan permintaan besar terhadap produk pangan lokal.
Ia memaparkan, apabila seluruh sasaran program di Manggarai Barat dapat terlayani, maka perputaran anggaran program tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp440 miliar setiap tahun.
“Ada 93.000 sasaran dikalikan dengan 313 hari, dikalikan Rp15.000, kurang lebih sekitar Rp440-an miliar. Ini sebuah kekuatan permintaan yang sangat besar terhadap ekosistem pangan daerah,” jelasnya.
Menurut dia, potensi perputaran dana tersebut dapat menjadi peluang strategis untuk mengembangkan produksi pangan lokal, sekaligus meningkatkan pendapatan petani serta pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan.
Dalam kesempatan itu, Fransiskus juga menyoroti keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Ia mencontohkan kondisi APBD Manggarai Barat yang memiliki porsi belanja modal relatif kecil dibandingkan total anggaran daerah.
“Proporsi APBD, kalau Manggarai Barat belanja modalnya cuma Rp32 miliar. Belanja modal itu kita anggap sebagai proxy belanja layanan publik. Dengan proporsi hanya Rp32 miliar terhadap Rp1,19 triliun, itu sangat kecil. Jadi ini pasti tidak akan bisa berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Menurut Fransiskus, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengubah pendekatan pembangunan dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi baru di luar APBD, termasuk potensi belanja program nasional seperti MBG.
Ia menilai dana MBG yang beredar setiap hari harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal di Manggarai Raya.
“Maka kita sudah harus bergeser cara pikir kita, bagaimana caranya agar Rp440-an miliar dana MBG yang setiap hari ditransfer ke dapur, itu dimanfaatkan maksimal untuk membangun ekosistem pangan kita,” ajaknya.
Ke depan, pemerintah daerah di Manggarai Raya diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan pangan lintas wilayah, terutama dalam menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan industri pariwisata yang terus berkembang di Labuan Bajo.
Dengan sinergi tersebut, kawasan Manggarai Raya dinilai memiliki peluang besar untuk membangun sistem pangan yang kuat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.**
Tinggalkan Balasan