LABUANBAJOVOICE.COM — Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Manggarai Barat menggelar buka puasa bersama dengan Ketua Umum HPI, Imam Widodo, serta pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HPI Nusa Tenggara Timur di Kantor Sekretariat HPI Manggarai Barat, Minggu (15/3/2026).
Kehadiran Imam Widodo disambut secara adat Manggarai oleh Seksi Budaya HPI Manggarai Barat Gabriel Pampur, didampingi mantan Ketua HPI Manggarai Barat Ari Daru dan Wakil Ketua HPI Manggarai Barat Hendrik Habur.
Prosesi adat diawali dengan ritual Tuak Ris, dilanjutkan Tui Loce, dan diakhiri Manuk Kapu sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan (Parekrafbud) Manggarai Barat, Stefanus Jemsifori, menegaskan bahwa peran HPI sangat strategis dalam menjaga kualitas dan citra pariwisata daerah yang kini berstatus destinasi prioritas nasional di Labuan Bajo.
Menurut Stefanus, pemerintah daerah menyadari bahwa kemajuan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia, terutama para pemandu wisata.
“Kehadiran Pak Imam memacu semangat kami di Manggarai Barat. Kami menyadari peran asosiasi pariwisata, terutama HPI, sangat besar untuk kemajuan sekaligus menjaga citra pariwisata. Kalau boleh kami bilang, HPI menjadi ujung tombak kemajuan pariwisata dan penjaga citra destinasi,” kata Stefanus.
Ia menjelaskan, pada akhir 2025 pemerintah daerah mulai memperkuat kolaborasi dengan seluruh asosiasi pariwisata. Salah satu langkah konkret adalah menyerahkan gedung yang kini menjadi Sekretariat Bersama asosiasi pariwisata di Manggarai Barat.
“Kami pemerintah berkomitmen membangun kolaborasi dan sinergi dengan semua asosiasi. Gedung ini kami serahkan untuk dijadikan sekretariat bersama. Awalnya gedung ini diperebutkan beberapa pihak, tetapi kami menilai lebih bermanfaat jika digunakan oleh asosiasi pariwisata,” ujarnya.
Stefanus juga mengungkapkan bahwa keputusan tersebut lahir dari pengamatan pemerintah terhadap kebutuhan ruang kolaborasi bagi organisasi pariwisata di daerah yang pertumbuhan industrinya sangat cepat.
“Saya melihat selama hampir 10 tahun terakhir gedung ini kurang dimanfaatkan. Saya merasa akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada asosiasi pariwisata sebagai rumah bersama,” katanya.
Menurut dia, keputusan itu juga mendapat dukungan dari Bupati Manggarai Barat setelah pemerintah daerah memaparkan kebutuhan ruang bersama bagi para pelaku industri pariwisata.
“Saya bertemu Pak Bupati dan menyampaikan gagasan ini. Puji Tuhan beliau setuju karena ini juga menjadi kerinduan besar teman-teman asosiasi,” ucap Stefanus.
Lebih jauh, Stefanus menilai kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) pemandu wisata yang akan digelar HPI selama beberapa hari ke depan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
“Selama ini pemerintah banyak fokus pada sarana dan prasarana. Padahal hal paling penting adalah persiapan sumber daya manusia. Karena itu kami menyampaikan apresiasi kepada HPI yang menyelenggarakan diklat tour guide ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah kini berupaya membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata, termasuk asosiasi profesi.
“Kami pemerintah tidak bisa berjalan sendiri mengelola Manggarai Barat sebagai daerah pariwisata prioritas. Kami harus bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan semua stakeholder, termasuk asosiasi,” kata Stefanus.
Stefanus berharap kunjungan Ketua Umum HPI ke Manggarai Barat tidak hanya menjadi momentum silaturahmi, tetapi juga membuka ruang masukan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pariwisata.
“Kehadiran Pak Imam menjadi semangat besar bagi kami. Kami juga berharap ada masukan dalam kegiatan besok agar kami bisa terus berbenah,” ujarnya.
Acara buka puasa bersama ini turut dihadiri jajaran pengurus HPI Manggarai Barat, Ketua DPD HPI NTT, Pengawas DPD HPI NTT Heri Hajo, Ketua ASITA Manggarai Barat, perwakilan Awstar, serta unsur pemerintah daerah.**
Tinggalkan Balasan