Menurut Suhardi, pertukaran informasi tersebut menjadi bagian dari koordinasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, termasuk berkaitan dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Saat ditanya mengenai adanya dugaan kasus TPPO yang melibatkan jemaah haji atau umrah di wilayah Manggarai Barat, Suhardi menyebut hingga saat ini belum ditemukan kasus tersebut.

“Belum, belum,” tegasnya.

Kerja sama antara Imigrasi dan Kemenhaj Manggarai Barat tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani pada Kamis (19/11/2026).

Suhardi menjelaskan, kesepakatan kerja sama itu berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

“MoU ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani, tapi bisa diperpanjang,” jelasnya.

Selain mendukung pertukaran informasi, kerja sama tersebut juga mencakup pelayanan dokumentasi perjalanan calon jemaah haji, khususnya pengurusan paspor.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Manggarai Barat, Charles Christian Mathaus, mengatakan penguatan sinergi dengan berbagai instansi merupakan bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian sekaligus menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan orang asing.