LABUANBAJOVOICE.COM – Sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi di daerah yang dikenal sebagai gerbang wisata super prioritas ini tercatat menembus angka Rp1,88 triliun, menegaskan daya tarik Manggarai Barat di mata investor domestik maupun asing.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Manggarai Barat, total nilai investasi yang terealisasi mencapai Rp1.883.113.093.532.

Capaian tersebut merupakan akumulasi laporan resmi para pelaku usaha yang beroperasi di wilayah tersebut.

Kepala DPMPTSP Manggarai Barat, Maria Imaculata Babur, menjelaskan bahwa data investasi tersebut bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang secara regulatif wajib disampaikan oleh setiap pelaku usaha dalam periode tertentu.

LKPM menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam memantau perkembangan investasi secara riil dan terukur.

“Data realisasi investasi ini bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib disampaikan oleh seluruh pelaku usaha secara berkala kepada pemerintah,” ujar Maria, Rabu (28/1/2026).

Dari total realisasi investasi tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi kontributor terbesar.

Nilai investasi domestik tercatat mencapai sekitar Rp1,75 triliun, atau setara 93,3 persen dari keseluruhan investasi yang masuk ke Manggarai Barat.

Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang sekitar Rp126,2 miliar, atau 6,7 persen dari total realisasi investasi.

Meski porsinya lebih kecil, PMA tetap dinilai strategis karena umumnya membawa teknologi, jejaring global, serta standar pelayanan internasional, khususnya di sektor pariwisata.

Jika ditinjau berdasarkan sektor usaha, hotel dan restoran masih mendominasi peta investasi Manggarai Barat.

“Sektor hotel dan restoran masih mendominasi karena sejalan dengan posisi Manggarai Barat sebagai daerah tujuan wisata super prioritas, sehingga kebutuhan akomodasi dan jasa penunjang terus meningkat,” kata Maria.

Sepanjang 2025, sektor ini mencatatkan nilai investasi fantastis sebesar Rp1,62 triliun, mencerminkan tingginya geliat pembangunan akomodasi dan fasilitas pendukung pariwisata.

Di urutan kedua, sektor jasa lainnya membukukan investasi senilai Rp93,1 miliar. Selanjutnya, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran berada di posisi ketiga dengan capaian Rp72,6 miliar.

Posisi keempat ditempati sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi dengan nilai investasi Rp49,5 miliar, sementara sektor perdagangan dan reparasi melengkapi lima besar dengan realisasi Rp13,6 miliar.

Menurut DPMPTSP, laporan LKPM tidak hanya memuat nilai investasi semata. Pelaku usaha juga diwajibkan melaporkan penyerapan tenaga kerja, penggunaan produk lokal, hingga pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Dalam laporan LKPM, pelaku usaha tidak hanya melaporkan nilai investasi, tetapi juga penyerapan tenaga kerja, penggunaan produk lokal, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan,” tambahnya.

Dalam praktiknya, satu perusahaan dapat melaporkan lebih dari satu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) apabila memiliki unit usaha yang beragam.

“Satu perusahaan bisa memiliki lebih dari satu KBLI. Misalnya hotel besar yang juga mengelola restoran untuk umum, maka investasinya tercatat di beberapa subsektor sekaligus,” ujarnya.

Misalnya, sebuah hotel besar yang juga mengelola restoran untuk umum, maka aktivitas investasinya akan tercatat di beberapa subsektor sekaligus.

Pendekatan ini dinilai memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait kontribusi riil dunia usaha terhadap perekonomian daerah.

Seiring meningkatnya investasi, dampak positif juga terlihat pada penyerapan tenaga kerja. Hingga akhir periode pelaporan 2025, tercatat 1.340 tenaga kerja terserap di berbagai sektor usaha.

Jumlah tersebut terdiri atas 1.286 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan 54 Tenaga Kerja Asing (TKA). DPMPTSP menegaskan bahwa data tersebut hanya mencakup tenaga kerja tetap, bukan tenaga kerja temporer atau harian lepas.

Untuk analisis lebih mendalam terkait tingkat pengangguran dan dinamika pasar kerja di Manggarai Barat, pemerintah daerah merekomendasikan agar merujuk pada data resmi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Disnakertranskop-UKM).

Dengan tren investasi yang terus meningkat dan pariwisata yang tetap menjadi sektor unggulan, Manggarai Barat diproyeksikan masih akan menjadi magnet investasi dalam beberapa tahun ke depan.

Penguatan infrastruktur, kepastian regulasi, serta keberlanjutan lingkungan diharapkan mampu menjaga kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.**