LABUANBAJOVOICE.COM – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) kembali meraih predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pariwisata Tahun 2026. Lembaga ini memperoleh nilai 95,89 sekaligus mempertahankan capaian tersebut selama tiga tahun berturut-turut.
Penghargaan itu diserahkan dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata Tahun 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Capaian tersebut menempatkan BPOLBF sebagai salah satu PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Pariwisata yang konsisten mempertahankan predikat tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik.
Plt. Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung, mengatakan keberhasilan mempertahankan predikat Informatif selama tiga tahun berturut-turut merupakan bentuk konsistensi lembaga dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi.
“Capaian ini tentu memberi tanggung jawab bagi kami untuk terus menjaga kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik,” ujar Andy, Jum’at (20/11).
Menurut dia, predikat Informatif bukan sekadar pencapaian administratif. Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi BPOLBF untuk semakin transparan, akuntabel, dan responsif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga, khususnya dalam mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Floratama.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat peran PPID serta meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Andy.
Andhy berharap keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban sebagai badan publik, tetapi juga mampu mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Karena itu, badan publik berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang transparan, interaktif, dan responsif.
”Sebagai badan publik, Kementerian Pariwisata memiliki kewajiban untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta membuka ruang partisipasi masyarakat,” ujar Widiyanti dalam keterangannya kepada media.
Ia menjelaskan, kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi instrumen untuk menilai pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus memperkuat peran PPID di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, selaku Atasan PPID Kementerian Pariwisata, menjelaskan bahwa evaluasi PPID 2026 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan. Proses tersebut meliputi sosialisasi, pengisian kuesioner, penyampaian data dukung, visitasi, hingga presentasi.
Evaluasi tahun ini melibatkan lima PPID Tingkat 1 di lingkungan kedeputian dan sembilan PPID Pelaksana yang terdiri atas Politeknik Pariwisata serta Badan Pelaksana Otorita.
“Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata Tahun 2026 menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif melalui penguatan strategi penyampaian konten informasi yang berdampak bagi masyarakat, sekaligus memberikan apresiasi kepada PPID atas kinerja layanan informasi publik sepanjang tahun 2026” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidhah Farwa, turut mengapresiasi penyelenggaraan forum dan penganugerahan tersebut. Menurut dia, keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap badan penyelenggara pemerintahan.
Bagi BPOLBF, nilai 95,89 dan predikat Informatif untuk ketiga kalinya menjadi dorongan untuk menjaga kualitas tata kelola informasi publik.
Komitmen tersebut diarahkan pada penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Flores, Alor, Lembata, serta dua kecamatan di Bima yang menjadi cakupan Floratama.**





Tinggalkan Balasan