”Sebagai badan publik, Kementerian Pariwisata memiliki kewajiban untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta membuka ruang partisipasi masyarakat,” ujar Widiyanti dalam keterangannya kepada media.

Ia menjelaskan, kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi instrumen untuk menilai pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus memperkuat peran PPID di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, selaku Atasan PPID Kementerian Pariwisata, menjelaskan bahwa evaluasi PPID 2026 dilaksanakan melalui sejumlah tahapan. Proses tersebut meliputi sosialisasi, pengisian kuesioner, penyampaian data dukung, visitasi, hingga presentasi.

Evaluasi tahun ini melibatkan lima PPID Tingkat 1 di lingkungan kedeputian dan sembilan PPID Pelaksana yang terdiri atas Politeknik Pariwisata serta Badan Pelaksana Otorita.

“Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata Tahun 2026 menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif melalui penguatan strategi penyampaian konten informasi yang berdampak bagi masyarakat, sekaligus memberikan apresiasi kepada PPID atas kinerja layanan informasi publik sepanjang tahun 2026” ungkapnya.