LABUANBAJOVOICE.COM – Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) berupaya memperkuat prinsip tersebut melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Komitmen itu tercermin dari keberhasilan BPOLBF mempertahankan predikat Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pariwisata Tahun 2026 dengan nilai 95,89.
Penghargaan tersebut diberikan dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata Tahun 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Plt. Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung, mengatakan keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif badan publik. Lebih dari itu, transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
Ia menilai penyampaian informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan untuk memperkuat hubungan antara lembaga pemerintah dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat peran PPID serta meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Andy, Jumat (20/11).
Menurut Andhy, penguatan keterbukaan informasi juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memperluas kolaborasi dalam pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Hal tersebut relevan dengan tugas BPOLBF dalam mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Floratama, yang mencakup Flores, Alor, Lembata, serta dua kecamatan di Bima.
Dalam forum yang sama, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Badan publik, kata dia, memiliki tanggung jawab menyediakan akses informasi yang transparan, interaktif, dan responsif.
”Sebagai badan publik, Kementerian Pariwisata memiliki kewajiban untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta membuka ruang partisipasi masyarakat,” ujar Widiyanti dalam keterangannya kepada media.
Widiyanti mengatakan forum keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik sekaligus memperkuat peran PPID di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Ia juga menekankan perlunya sinergi dan konsistensi seluruh jajaran PPID, mulai dari PPID Utama, PPID Tingkat 1, hingga PPID Pelaksana, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi secara berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidhah Farwa, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum tersebut. Ia menilai keterbukaan informasi berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, selaku Atasan PPID Kementerian Pariwisata, memaparkan bahwa proses evaluasi PPID 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni sosialisasi, pengisian kuesioner, penyampaian data dukung, visitasi, hingga presentasi.
Evaluasi tersebut melibatkan lima PPID Tingkat 1 di lingkungan kedeputian serta sembilan PPID Pelaksana yang terdiri atas Politeknik Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita.
“Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pariwisata Tahun 2026 menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif melalui penguatan strategi penyampaian konten informasi yang berdampak bagi masyarakat, sekaligus memberikan apresiasi kepada PPID atas kinerja layanan informasi publik sepanjang tahun 2026” ungkapnya.
BPOLBF sendiri berhasil mempertahankan predikat Informatif selama tiga tahun berturut-turut. Capaian dengan nilai 95,89 tersebut menjadi dorongan bagi lembaga untuk terus meningkatkan pengelolaan informasi publik.
Andhy menegaskan, capaian itu sekaligus menjadi tanggung jawab agar pelayanan informasi tidak berhenti pada pemenuhan standar evaluasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan penguatan peran PPID dan penyebarluasan informasi yang berkualitas, BPOLBF berharap keterbukaan informasi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam membangun sektor pariwisata Floratama yang berkualitas dan berkelanjutan.**





Tinggalkan Balasan