“Ke depan, kami akan terus memperkuat peran PPID serta meningkatkan kualitas penyebarluasan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Andy, Jumat (20/11).
Menurut Andhy, penguatan keterbukaan informasi juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memperluas kolaborasi dalam pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Hal tersebut relevan dengan tugas BPOLBF dalam mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Floratama, yang mencakup Flores, Alor, Lembata, serta dua kecamatan di Bima.
Dalam forum yang sama, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara. Badan publik, kata dia, memiliki tanggung jawab menyediakan akses informasi yang transparan, interaktif, dan responsif.
”Sebagai badan publik, Kementerian Pariwisata memiliki kewajiban untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta membuka ruang partisipasi masyarakat,” ujar Widiyanti dalam keterangannya kepada media.





Tinggalkan Balasan