“Forum seperti ini penting untuk memperkuat koordinasi serta merumuskan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat,” kata Kristine.
Ia menegaskan, DPRD Provinsi NTT mendorong langkah konkret penertiban tour operator ilegal melalui penguatan regulasi, pengawasan terpadu lintas instansi, serta edukasi kepada wisatawan agar menggunakan jasa resmi dan berizin.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pijakan awal pembenahan tata kelola pariwisata Manggarai Barat dan Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan, aman, dan berintegritas.**
Halaman
Tinggalkan Balasan