Total 81 Pendamping PKH di Manggarai Barat Rapat Evaluasi di Labuan Bajo
Dari 81 SDM KPH yang ada saat ini, menurut dia, ada 79 yang tersebar di desa/kelurahan, sementara ada 2 orang yang berkantor di dinas sosial dan telah disiapkan ruangan khusus untuk mereka berdua
LABUANBAJOVOICE.COM | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) gelar evaluasi Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM KPH) yang dilaksanakan pada Rabu, 24 Juli 2024 lalu.
Usai pertemuan itu Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Sosial dan Bencana DSP3A Mabar, Regina Yustina Kurniati Jalu alias Yulti kepada media menjelaskan, kegiatan evaluasi SDM PKH ini, evaluasi terhadap kinerja dari pendamping PKH kami yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
“Kegiatan evaluasi SDM PKH (Program Keluarga Harapan) ini, evaluasi terhadap kinerja dari pendamping PKH Kami yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Total SDM PKH kami adalah 81 kondisi hari ini, tanggal 24 Juli 2024,” terang Yulti.
Dari 81 SDM KPH yang ada saat ini, menurut dia, ada 79 yang tersebar di desa/kelurahan, sementara ada 2 orang yang berkantor di dinas sosial dan telah disiapkan ruangan khusus untuk mereka berdua.
“79 tersebar di semua desa, sementara 2 nya itu berkantor atau berkedudukan di kantor dinas sosial yang mana disiapkan ruangan khusus, yang namanya Sekretariat Program Keluarga Harapan. Dua Kordinator Kabupaten (Korkab) ini masing-masing membawahi 6 kecamatan. Satu Kokab membawahi 6 wilayah kecamatan, kemudian satu Korkab nya lagi 6 wilayah lainnya,” terang Yulti.
Menurut dia, untuk Korkab Mabar satu atas nama Situs yang membawahi Kecamatan Mbeliling, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Lembor, Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Macang Pacar dan Kecamatan Pacar.
Kemudian, lanjutnya, Wens sebagai Korkab Mabar dua membawahi Kecamatan Komodo, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Kuwus Barat, Kecamatan Ndoso, Kecamatan Welak dan Kecamatan Boleng.
“Masing-masing 6 kecamatan,” terang Kabid Perlindungan Sosial dan Bencana DSP3A Mabar itu.
Lanjut Yulti, kemudian ke 79 pendamping plus 2 Korkab ini dievaluasi terkait kinerja dalam pendampingan KPM atau Keluarga Penerima Manfaat PKH sampai dengan kondisi saat ini.
“Untuk tahun 2024, evaluasi dilaksanakan satu kali karena keterbatasan anggaran dan itu jatuh temponya itu di bulan Juli ini evaluasi 6 bulan, Januari sampai Juni 2024,” paparnya.
Dikatakan Yulti, hasil dari evaluasi yang dilaksanakan tadi, yang secara resmi dibuka oleh sekretaris dinas mewakili kepala dinas dan didampingi oleh dirinya selaku Kabid Perlindungan Sosial dan Bencana berjalan dengan aman tidak ada masalah yang berarti dimasyarakat, khususnya untuk KPM yang didampingi oleh SDM PKH.
“Intinya mereka hanya diminta untuk memperkuat kordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat, sehingga menghindari persoalan-persoalan yang menimpah para KPM, misalnya penjelasan terkait dengan bantuan sosial PKH yang sudah tidak masuk,” ujarnya.
Penulis: Hamid
