LABUANBAJOVOICE.COM — Kepolisian Resor (Polres) Manggarai Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama berbagai elemen masyarakat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk menetapkan standar pelayanan publik tahun 2025.
Langkah ini menjadi wujud komitmen Polri dalam membangun transparansi, profesionalisme, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian di wilayah pariwisata super prioritas tersebut.
Forum Konsultasi Publik yang berlangsung di Aula Polres Manggarai Barat pada Selasa pagi (21/10/2025) itu menghadirkan perwakilan dari unsur pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan media massa.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Manggarai Barat dalam memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dalam sambutannya, Wakapolres Manggarai Barat, Kompol Martinus Pake, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penetapan standar pelayanan publik tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi tolok ukur penting untuk meningkatkan kualitas, kepastian, dan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Penetapan standar pelayanan publik ini kami laksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat dengan cara menjamin kepastian, kualitas, dan efisiensi pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Kompol Martinus.
Ia menjelaskan, standar pelayanan publik berfungsi sebagai alat kontrol sosial agar masyarakat dapat mengawasi penyelenggaraan pelayanan kepolisian, memastikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan transparan, serta mendorong peningkatan kepuasan publik.
“Pelayanan publik yang berkualitas adalah hak setiap warga negara. Standar pelayanan menjadi pedoman dan acuan penilaian atas mutu pelayanan yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat,” lanjutnya.
Kompol Martinus menegaskan bahwa Polres Manggarai Barat berkomitmen menjalankan pelayanan publik yang profesional dan humanis, sejalan dengan semangat Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan) yang menjadi arah kebijakan Polri.
“Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran sebagai bahan evaluasi bersama. Momen ini menjadi titik awal sinergi dan kolaborasi demi pelayanan yang lebih baik serta Polri yang semakin dicintai dan dipercaya masyarakat,” imbuhnya.
Forum ini juga menjadi ajang dialog interaktif antara Polri dan masyarakat. Berbagai tanggapan positif disampaikan oleh peserta FKP atas langkah Polres Manggarai Barat dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Ketua Pemuda Manggarai Barat Bersatu (PMBB), Obe Hormat, memberikan apresiasi terhadap kinerja Polres Mabar yang dinilainya telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelayanan, terutama di sektor pengamanan wilayah pariwisata Labuan Bajo.
“Polres Manggarai Barat telah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung keamanan dan kenyamanan destinasi wisata. Kami berharap kualitas pengamanan di kota wisata ini terus ditingkatkan,” ujar Obe.
Ia menambahkan, keberadaan tim Raimas (Pengurai Massa) yang aktif memantau situasi keamanan di kawasan wisata menjadi contoh nyata pelayanan responsif Polri di lapangan.
“Raimas ini sangat membantu menjaga ketertiban dan menekan angka kriminalitas. Kehadirannya mendapat respon positif dari masyarakat,” tutupnya.**
Tinggalkan Balasan