LABUANBAJOVOICE.COM — Pemerintah Indonesia terus memperkuat arah pembangunan wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. Melalui Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Bali–Nusa Tenggara yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia (SPASI), pemerintah menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah, khususnya dalam penyelarasan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD.
Forum yang digelar di ballroom Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo ini merupakan kelanjutan dari rangkaian koordinasi lintas wilayah yang sebelumnya diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah, pada Juli 2025.
Kegiatan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membangun tata ruang nasional yang terukur, inklusif, dan berpihak pada keseimbangan pembangunan antarwilayah.
Tak hanya menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah pusat dan daerah, forum ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju International Conference on Spatial Planning and Infrastructure for Sustainable Development (Spatial Infra Conference) 2026, yang akan digelar oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama ISPASI.
Konferensi internasional tersebut dirancang sebagai ajang global untuk mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil.
Agenda utamanya adalah membahas isu strategis mengenai integrasi tata ruang dengan pembangunan infrastruktur, transisi energi, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pengembangan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam forum tersebut menyampaikan apresiasi atas kemajuan sejumlah daerah di Bali dan Nusa Tenggara yang telah menuntaskan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR).
Ia mendorong daerah lainnya untuk segera menyelesaikan proses penyusunan RTR agar sejalan dengan arah kebijakan nasional.
“Pemerintah daerah harus memastikan dokumen RTR-nya sinkron dengan RTRW nasional agar pembangunan wilayah menjadi efisien dan berdaya guna. Kolaborasi pentahelix — antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media — menjadi kunci mewujudkan penataan ruang yang efektif dan berkelanjutan,” tegas Suyus.
Sementara itu, Kartika Listriana, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menekankan pentingnya integrasi ruang darat dan laut dalam sistem perencanaan nasional.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus menempatkan tata ruang laut sejajar dengan darat. Integrasi keduanya menjadi fondasi utama menuju pembangunan yang adaptif dan inklusif,” ujarnya.
Dari sisi perencanaan pembangunan, Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas menyoroti tiga elemen utama yang menjadi kunci penyelarasan tata ruang, yaitu: pengalokasian kebutuhan ruang untuk pengembangan kewilayahan, penyederhanaan perizinan KKPR, serta pengendalian pemanfaatan ruang berbasis produktivitas dan kelestarian lingkungan.
Dalam acara tersebut juga dilakukan soft-launching Spatial Infra Conference 2026 oleh Ayodhia G.L. Kalake, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur dan perwakilan ISPASI.
“Konferensi ini bukan sekadar agenda internasional, tetapi simbol komitmen Indonesia terhadap tata ruang yang berbasis data, teknologi, dan keberlanjutan,” ujar Ayodhia. “Tata ruang harus menjadi panglima pembangunan berkelanjutan — memastikan pemerataan wilayah berjalan seiring dengan perlindungan sosial dan lingkungan.”
Sekretaris Jenderal ISPASI menambahkan, Spatial Infra Conference 2026 akan memperkuat peran asosiasi profesi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung transformasi pembangunan wilayah.
“Kami ingin menjadikan konferensi ini sebagai ajang berbagi praktik terbaik dan inovasi teknologi tata ruang yang mendorong pertumbuhan hijau di Indonesia dan kawasan regional,” jelasnya.
Dari sisi industri, forum ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperluas kerja sama, menghadirkan solusi inovatif, dan memperkuat investasi di sektor infrastruktur hijau.
Melalui kegiatan business matching, pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor dapat melahirkan proyek berdaya saing global yang selaras dengan prinsip pembangunan rendah karbon.
Rangkaian agenda Spatial Infra Conference 2026 akan mencakup diskusi panel tingkat tinggi, presentasi akademik, pameran teknologi infrastruktur berkelanjutan, dan sesi jejaring bisnis (business networking) yang mempertemukan investor, pengambil kebijakan, dan pelaku industri.
Forum ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bertujuan mendukung target pemerintah semata, tetapi juga untuk menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.
Dengan arah kebijakan yang terukur dan kolaboratif, Indonesia meneguhkan langkah menuju masa depan pembangunan wilayah yang lebih hijau, inklusif, dan tangguh.**
Tinggalkan Balasan