“Saya minta masyarakat cari pekerjaan yang jelas. Jangan sampai terjebak pada hal-hal seperti itu yang justru merugikan diri sendiri,” tegasnya.
Reses ini menegaskan sejumlah isu strategis di Manggarai Barat, mulai dari kepastian status lahan, keterbatasan fiskal, hingga kebutuhan infrastruktur dasar. Ke depan, sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah, dan kondisi anggaran menjadi kunci.
Dengan potensi pembebasan HPL dan dorongan pembangunan kawasan selatan, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat kepastian hukum lahan masyarakat, meningkatkan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah perubahan ekonomi dan digitalisasi.**
Halaman






Tinggalkan Balasan