Petani dan Nelayan tidak Pernah Dilibatkan dalam Menyusun Skema Peserta Jaminan Sosial di Manggarai Barat

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Endi Jaweng saat berikan sambutan. Foto: Labuan Bajo Voice

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp LabuanBajoVoice.Com

+ Gabung

LABUANBAJOVOICE.COM | Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI atas kajian yang telah dilakukannya atas pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah itu.

“Terima kasih kepada Ombudsman yang telah melakukan kajian dari berbagai aspek, atas optimalisasi pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja informal di daerah ini,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Fransiskus Sales Sodo.

Bacaan Lainnya

Hans Sodo -panggilan akrabnya-  sampaikan hal itu sebagai respon atas pemaparan hasil kajian Ombudsman RI pada kegiatan Penyerahan Hasil Kajian dan Diskusi Publik, ‘Optimalisasi Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Informal’, yang berlangsung di Aula Setda Kantor Bupati Manggarai Barat, Kamis (07/11) pagi.

Diakuinya bahwa, hasil kajian Ombudsman RI itu akan dijadikan refrensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mensupport BPJS Ketenagakerjaan dalam berupaya untuk memperluas jangkauan pelayanan bagi seluruh warga rentan di seluruh wilayah di daerah ini.

Menurut Sekretaris Daerah itu, dalam memberikan dukungan ke BPJS Ketenagakerjaan, Pemda Manggarai Barat sudah  mengeluarkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Pos terkait