LABUANBAJOVOICE.COM – Upaya memperkuat kelembagaan ekonomi desa terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Nakertranskopukm), pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan bagi seluruh pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari 169 desa dan kelurahan di wilayah itu.
Kegiatan berlangsung di Aula Setda Manggarai Barat, Senin (6/10/2025), dengan menghadirkan tiga dosen dari Universitas Bina Nusantara (Binus) sebagai narasumber utama.
Mereka yang diundang khusus untuk memberikan pembekalan tentang pengelolaan koperasi berbasis bisnis modern dan digitalisasi keuangan mikro serta perancangan pembuatan proposal pengajuan pendanaan koperasi.
Kepala Dinas Nakertranskopukm Manggarai Barat, Theresia P. Asmon, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang secara konsisten hadir mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional penguatan koperasi desa yang menargetkan seluruh pengurus KDMP agar mampu mengelola keuangan dan usaha secara mandiri, profesional, dan berdaya saing.
“Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena di tengah keterbatasan anggaran, masih ada bantuan dan perhatian dari banyak pihak untuk Manggarai Barat, khususnya bagi para pengurus Koperasi Desa Merah Putih,” kata Theresia.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun kapasitas pengurus koperasi dalam menghadapi transformasi sistem keuangan desa.
Theresia menjelaskan bahwa target nasional pada etape kedua program KDMP adalah seluruh proposal bisnis harus rampung pada Oktober 2025.
“Semua aturan teknis dari berbagai kementerian sudah lengkap, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, hingga Kementerian Desa. Peraturan terkait penyaluran dana ke bank Himbara pun sudah siap,” ujarnya.
Namun, ia menyoroti bahwa masih terdapat beberapa kendala di lapangan, di antaranya baru 56 persen desa di Manggarai Barat yang menyelesaikan proses Nomor Induk Berusaha (NIB), sementara sebagian desa lainnya masih dalam proses pembukaan rekening koperasi.
“Persyaratan dasar seperti akta sudah lengkap, tetapi untuk NIB dan rekening koperasi masih harus dikejar. Ini penting karena pengajuan pinjaman ke bank wajib memenuhi semua persyaratan administrasi tersebut,” tegas Theresia.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman baru bagi pengurus koperasi mengenai perbedaan antara proposal bantuan pemerintah dan proposal bisnis.
“Kalau proposal ke pemerintah isinya hanya usulan, tapi proposal bisnis harus menunjukkan komitmen dan kemampuan membayar.” katanya
Misalnya, lanjut Theresia, kenapa membutuhkan dana Rp1 miliar, itu tidak bisa asal sebut angka, harus disertai analisis dan perhitungan usaha yang jelas.
“Ilmu ini akan diajarkan oleh para dosen dari Binus,” ujarnya.
Para peserta diibaratkan menjadi “mahasiswa sehari” untuk mempelajari teknik penyusunan proposal bisnis secara intensif.
Theresia mengungkapkan bahwa saat ini tiga koperasi desa sudah dikunjungi langsung oleh pihak bank untuk proses uji petik lapangan.
Pelatihan ini turut dihadiri pimpinan OPD, perwakilan BUMN seperti Bank Himbara, Bulog, PT Pos, dan PLN, serta unsur perguruan tinggi.
Kehadiran akademisi dari Binus diharapkan menjadi jembatan antara teori dan praktik dalam pengembangan bisnis koperasi di tingkat desa.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh koperasi desa di Manggarai Barat dapat beroperasi dengan sistem administrasi yang tertib, transparan, dan mampu mengakses pembiayaan bank untuk memperkuat ekonomi lokal.**
Tinggalkan Balasan