Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp LabuanBajoVoice.Com
+ Gabung
LABUANBAJOVOICE.COM – Semakin derasnya arus investasi di sektor pariwisata kawasan pesisir Manggarai Barat memantik kekhawatiran soal lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, khususnya di Labuan Bajo. Hal ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Manggarai Barat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, Rabu (9/4) di ruang internal DPRD.
Dalam RDP itu, di mana terungkap bahwa banyak pembangunan hotel di wilayah pesisir dilakukan dengan izin dari pemerintah pusat maupun provinsi—namun menimbulkan persoalan di tingkat lokal.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Kanisius Jehabut, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengawasan meski bukan pihak yang menerbitkan izin.
“Kami di DPRD sangat menghormati para investor yang datang dengan itikad baik. Tapi pengawasan terhadap kawasan pesisir adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal keberpihakan pada ruang hidup masyarakat,” tegas Kanisius dalam dalam keterangannya, Kamis (10/04/2025).
