LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama sejumlah asosiasi pariwisata daerah di ruang rapat bupati, Senin (21/7/2025).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Fransiskus Sales Sodo ini membahas sinergi dan penguatan peran pelaku pariwisata dalam mendukung pengembangan destinasi super prioritas Labuan Bajo.
Salah satu peserta yang hadir adalah Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Manggarai Barat, Aloysius Suhartim Karya atau yang akrab disapa Louis. Kepada awak media di Labuan Bajo, Rabu (23/7/2025), Louis menegaskan bahwa Rakor ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian konsolidasi yang dilakukan HPI beberapa waktu terakhir.
“Ini semua adalah tahapan dari langkah awal yang kemarin kita lakukan bersama, mulai dari Muscab, visitasi resmi ke lingkup organisasi perangkat daerah, dan pembenahan masif internal DPC HPI Mabar yang sekarang kita kerjakan,” ungkap Louis.
Menurutnya, dalam forum Rakor, DPC HPI Mabar menyampaikan sejumlah pandangan dan usulan strategis guna mengoptimalkan peran pramuwisata serta mewujudkan pelayanan kepariwisataan yang profesional.
Empat poin utama yang diajukan adalah sebagai berikut:
1. Komitmen Pemda Sebagai Mitra Strategis
HPI meminta kepastian komitmen Pemkab Manggarai Barat untuk menjadikan DPC HPI sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas lokal.
Salah satu bentuk dukungan yang diusulkan adalah penyediaan sarana bangunan fisik sebagai sekretariat HPI yang juga difungsikan sebagai sekretariat bersama asosiasi pariwisata.
2. Revitalisasi Peraturan Bupati tentang Kepramuwisataan
Louis menyoroti perlunya pembaruan Peraturan Bupati (Perbup) terkait kepramuwisataan yang sebelumnya diterbitkan pada era Bupati Gusti Dulla.
“Perbup tersebut harus disesuaikan agar aktual, relevan, dan kemudian ditetapkan oleh Bupati Edi Endi,” tegasnya.
3. Penerbitan Kartu Identitas Pramuwisata
HPI mengusulkan penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata untuk mempermudah monitoring aktivitas kepemanduan wisata.
Dengan kartu resmi ini, aparat Satpol PP bersama Polisi Pariwisata dapat menindak tegas praktik pemanduan ilegal.
4. Penerbitan Lisensi Guide Muda
Usulan terakhir adalah penerbitan lisensi untuk pemandu wisata muda yang merupakan anggota resmi HPI Mabar.
“Saat ini ada sekitar 275 orang yang sudah terdaftar di sekretariat HPI Mabar,” jelas Louis.
Ia menegaskan, keempat poin tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian serius Pemkab Manggarai Barat agar sinergi pemerintah dan asosiasi pariwisata berjalan optimal.
“Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas tidak boleh hanya mengandalkan promosi dan infrastruktur. Sumber daya manusia, khususnya pramuwisata, harus diberdayakan agar layanan pariwisata semakin profesional,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan