Di tengah pengajuan anggaran ini, DPMD Manggarai Barat juga tengah mempersiapkan berkas dukungan untuk 31 desa persiapan agar segera menjadi desa definitif.
Jika proses penetapan selesai sebelum Pilkades 2026, maka desa-desa tersebut juga wajib mengikuti Pilkades serentak.
Hal ini berpotensi membuat kebutuhan anggaran meningkat signifikan.
“Kalau yang 64 sudah pasti Pilkades. Walaupun ditengah efisiensi anggaran ini. Karena itu juga butuh biaya, ditengah ada pengurangan transfer keuangan daerah. Ini yang sedang dibicarakan Pemerintah dengan DPRD,” jelas Pius.
Ia mengungkapkan bahwa total anggaran bisa melonjak menjadi Rp5–6 miliar jika 95 desa akhirnya ikut Pilkades serentak.
“Kita berusaha nanti memang yang pasti semua serba efisien. Tapi kalau memang diusahakan seefisien tapi tidak mengurangi kualitas Pilkades,” tegasnya.
Meski tengah berada dalam situasi pengurangan transfer keuangan daerah dari pusat, DPRD Manggarai Barat disebut telah menyetujui pengajuan anggaran tersebut, dengan catatan dilakukan efisiensi di berbagai lini.
Tinggalkan Balasan