“Misalnya, katakanlah di pulau, ada rumah, selain rumah, juga kena tanggul. Nah, kita minta Kepala Desanya bersurat, ini nanti dalam perencanaan bencana. Nah, misalnya ada rumah yang tiba-tiba miring. Dibantu keluarganya,” ujar Weng.
Untuk mendukung respons cepat tersebut, Pemda Manggarai Barat telah menyiapkan pos biaya tak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai sekitar Rp10 miliar hingga Rp11 miliar per tahun.
“Kita siapkan memang besar, mengantisipasi, bukan mengharapkan bencana. Tapi mengantisipasi mana kalah terjadi bencana dalam skala besar di mana-mana. Kita jangan pusing lagi cari uangnya,” ungkap Wabup Weng.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pencairan dana tersebut tetap harus melalui prosedur dan mekanisme yang ketat, guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.
Pemanfaatan grup WhatsApp ini menjadi contoh inovasi pemerintahan daerah dalam membangun sistem respons bencana yang cepat, kolaboratif, dan adaptif terhadap kondisi geografis Manggarai Barat yang rawan bencana alam.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan