NTT Jadi Pilot Project Nasional Penanggulangan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim

LABUANBAJOVOICE.COM – Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat dalam menanggulangi stunting dan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Nusa Tenggara Timur (NTT) kini menjadi provinsi pertama yang dijadikan pilot project untuk program Kolaborasi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan.

Langkah besar ini ditandai dengan pertemuan strategis antara Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., di Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI pada Sabtu (8/3/2025).

Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas finalisasi Grand Design Kolaborasi dan Rencana Aksi, yang akan menjadi cetak biru dalam mengatasi dua permasalahan besar ini secara terukur dan sistematis.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa program ini harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ini adalah gerakan besar yang harus dikerjakan bersama. NTT harus menjadi contoh bagaimana strategi kolaboratif bisa mengubah wajah Indonesia dari segi kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya,” ujar Gubernur Melki dengan penuh optimisme.

Sementara itu, Menteri Wihaji menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah akan menggandeng Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Desa, serta berbagai universitas dan lembaga penelitian, seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang.

Tujuannya, tambah dia, adalah menghadirkan inovasi berbasis riset dalam menangani stunting dan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pertemuan penting ini juga dihadiri oleh berbagai akademisi dan pejabat terkait, antara lain Dr. Fauzan Adziman, S.T., M.Eng. (Dirjen Riset & Pengembangan Kemdiktisaintek RI), Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol. Admin., Ph.D. (Sesmen Kependudukan & Pembangunan Keluarga), dan Tim ahli dari Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Malang.

Sementara itu, Gubernur Melki Laka Lena turut didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTT Asti Laka Lena, Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta Donald Izaac.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, program ini diyakini mampu membawa perubahan nyata bagi NTT dan nantinya akan diterapkan di provinsi lain yang memiliki tantangan serupa.

Program ini tidak hanya sekadar wacana. Grand Design yang telah difinalisasi akan segera diterapkan di NTT dengan berbagai strategi konkret, di antaranya Intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi ibu hamil dan anak balita untuk menekan angka stunting, penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui program pemberdayaan berbasis komunitas.

Kemudian, pendidikan dan pendampingan keluarga, terutama bagi ibu dan calon ibu, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pola asuh dan pemenuhan gizi anak serta sinergi dengan dunia usaha, agar lebih banyak program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pengentasan stunting dan kemiskinan.

Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa keberhasilan program ini di NTT akan menjadi model nasional. Jika terbukti efektif, pendekatan yang sama akan diterapkan di provinsi lain yang memiliki kondisi serupa.

“NTT bukan hanya jadi proyek percontohan, tapi juga bukti bahwa jika kita bekerja bersama, perubahan besar bisa terjadi. Stunting dan kemiskinan bukan takdir, melainkan tantangan yang bisa kita atasi,” tegas Gubernur Melki.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, langkah besar ini diharapkan mampu menciptakan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi generasi mendatang.

NTT kini bukan hanya menjadi pilot project, tetapi juga mercusuar harapan bagi Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang bebas dari stunting dan kemiskinan ekstrem.

Pemilihan NTT sebagai lokasi pilot project didasarkan pada data yang menunjukkan tingginya angka kemiskinan dan stunting di provinsi ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 mencatat angka kemiskinan di NTT mencapai 19,48% atau sekitar 1.127.570 orang, menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Sementara, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi stunting di NTT mencapai 37,9%, menempatkannya sebagai provinsi kedua dengan prevalensi stunting tertinggi setelah Papua Pegunungan.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah dirancang, pemerintah optimis bahwa program ini akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat NTT, sekaligus menjadi landasan bagi kebijakan nasional dalam menanggulangi stunting dan kemiskinan ekstrem.

Penulis: Hamid