DPRD juga telah mengklasifikasikan sekitar 900 usulan masyarakat ke dalam sejumlah sektor prioritas guna memudahkan integrasi dalam sistem E-Planning, di antaranya hunian layak bagi masyarakat kurang mampu, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan peningkatan pelayanan publik.
Kemudian, sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan air minum bersih, infrastruktur permukiman dan dukungan sektor keagamaan.
Melalui Musrenbang ini, DPRD berharap pemerintah daerah mampu mengakomodasi berbagai poin strategis tersebut ke dalam RKPD, sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Ke depan, sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong transformasi pembangunan Manggarai Barat yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.**
Tinggalkan Balasan