Ia menambahkan bahwa pemikiran inilah yang mendorong Presiden membentuk Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai kementerian yang berdiri sendiri, agar percepatan perkembangan 17 subsektor ekraf dapat dilakukan lebih terarah dan merata.
“Subsektor kreatif kita berkembang sangat cepat. Agar pertumbuhan ini merata, kami perlu mendengar langsung kebutuhan pelakunya di daerah, termasuk di Labuan Bajo dan NTT pada umumnya,” lanjutnya.
Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen penuh BPOLBF dalam memperkuat posisi pelaku ekonomi kreatif di daerah serta menyelaraskan kebutuhan lapangan dengan program pemerintah pusat.
“Kami melihat bahwa pelaku ekonomi kreatif di Labuan Bajo memiliki semangat dan kapasitas yang kuat. Namun, untuk berkembang lebih cepat, mereka membutuhkan dukungan yang tepat sasaran. Karena itu, masukan langsung seperti hari ini sangat penting agar program pemerintah pusat nantinya benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan