Masyarakat Ngeluh ke DPRD Manggarai Barat Terkait Keterbatasan Tenaga Medis dan Sarana Pendidikan Hingga Bantuan Ternak

LABUANBAJOVOICE.COM – Masyarakat sejumlah desa di wilayah Kecamatan Komodo mengeluh ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat terkait keterbatasan tenaga medis dan sarana pendidikan yang kurang memadai.

“Beberapa desa masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak karena jarak ke puskesmas cukup jauh. Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar anggota DPRD Manggarai Barat Fraksi Gerindra, Kanisius Jehabut kepada media di Labuan Bajo, Kamis (27/3).

Hal itu disampaikan Kanisius berdasarkan keluhan masyarakat pada saat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 tingkat kecamatan yang berlangsung di aula Kantor Kecamatan Komodo pada Rabu, 26 Maret 2025.

Menurut Politisi Gerindra itu, dalam sesi diskusi itu, selain kedua personal tersebut sebagian besar usulan yang disampaikan oleh para kepala desa juga masih berkisar pada kebutuhan infrastruktur dasar, seperti pembangunan dan peningkatan jalan desa, rehabilitasi jaringan irigasi, serta perbaikan sarana dan prasarana umum lainnya.

“Saat ini, kebutuhan utama masyarakat masih berkisar pada infrastruktur dasar. Jalan desa yang rusak, irigasi yang kurang optimal, serta minimnya fasilitas umum masih menjadi kendala utama di banyak desa,” ujar Kanisius.

Menurutnya, salah satu isu yang mengemuka dalam Musrenbang adalah permasalahan bantuan ternak. Beberapa kepala desa mengusulkan agar bantuan ternak besar seperti sapi tidak lagi diberikan kepada desa-desa dalam kota, seperti Gorontalo, Golo Bilas dan Nggorang.

Lebih lanjut, ia menyatakan, alasan kepala desa itu, banyak warga di daerah tersebut tidak memiliki lahan yang cukup untuk beternak, sehingga ternak sering dilepasliarkan dan mengganggu tanaman pertanian warga lain.

“Para pemelihara ternak di daerah tersebut tidak memiliki lahan yang cukup, sehingga banyak ternak dilepasliarkan dan merusak tanaman warga lainnya,” ungkap Kanisius.

Ia menegaskan bahwa solusi atas permasalahan ini perlu melibatkan pendekatan yang lebih terencana, seperti pembuatan kandang kolektif atau pengaturan zonasi peternakan.

“Jika distribusi bantuan ternak tidak tepat sasaran, maka manfaatnya pun tidak akan optimal. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek tata ruang dan kesesuaian wilayah sebelum menyalurkan bantuan,” jelasnya.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, peserta Musrenbang menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pembangunan. Mereka berharap seluruh desa di Kecamatan Komodo dapat memperoleh manfaat pembangunan yang adil dan seimbang.

Kanisius menegaskan bahwa Musrenbang ini merupakan momentum penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Kecamatan Komodo tidak hanya terfokus pada daerah perkotaan, tetapi juga mencakup wilayah pelosok dan kepulauan.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh desa-desa tertentu, tetapi merata hingga ke pelosok dan kepulauan. Prinsip pemerataan harus menjadi pegangan utama dalam penyusunan program pembangunan,” jelasnya.

Musrenbang RKPD 2025 Kecamatan Komodo menjadi forum strategis bagi masyarakat dan pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Dengan berbagai usulan yang telah disampaikan, diharapkan pemerintah daerah dapat mengakomodasi kebutuhan mendesak masyarakat, baik dalam aspek kebutuhan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, maupun penyaluran bantuan hewan ternak.

Proses penyusunan RKPD 2025 masih akan berlanjut melalui tahapan-tahapan berikutnya sebelum disahkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pada kegiatan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 tingkat kecamatan, selain Kanisius Jehabut, turut hadir juga anggota DPRD Hasanudi dari Partai Perindo dan juga Yovita Dewi Suriany dari Partai NasDem serta Nuryati dari Partai Hanura.

Penulis: Hamid