LABUANBAJOVOICE.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menegaskan komitmen untuk terus mengakselerasi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Dalam pidato pembangunan jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kantor Pemda Manggarai Barat, Sabtu (16/8/2025), Bupati Edistasius Endi memaparkan capaian positif berbagai indikator makro pembangunan daerah.
Menurutnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan dari 4,42% pada 2023 menjadi 3,47% pada 2024.
“Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi berjalan pada jalur yang tepat, dengan dampak nyata berupa peningkatan kesempatan kerja dan penguatan daya saing tenaga kerja,” ujar Bupati Endi.
Dari sisi tingkat kemiskinan, Manggarai Barat mencatat penurunan dari 16,82% (2023) menjadi 16,74% (2024). Angka tersebut lebih baik dibanding capaian Provinsi NTT yang berada di 19,96% (2023) dan 19,02% (2024).
“Isu kemiskinan bukan hanya menjadi prioritas nasional, tetapi juga tanggung jawab moral dan konstitusional kita bersama. Karena itu, pemerintah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan mulai dari bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Bupati Endi menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan pilar utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak 2021 hingga 2024, Pemkab Manggarai Barat telah membangun jalan strategis sepanjang 250,56 km, dengan tambahan 21 km yang rampung pada 2025.
Selain itu, sebanyak 718 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin telah dibangun sejak 2022 hingga 2025. Pembangunan ini diharapkan mampu membuka isolasi wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah, baik perkotaan maupun pedesaan.
Bupati juga memaparkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Manggarai Barat yang naik dari 70,81 (2023) menjadi 74,89 (2024), lebih tinggi dibanding Provinsi NTT (74,42).
Salah satu langkah nyata adalah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. “Kebijakan ini bertujuan mengurangi sampah plastik, menjaga ekosistem, dan memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat,” jelasnya.
Selain itu, Indeks Risiko Bencana juga menunjukkan perbaikan, dari 138,93 (2023) turun menjadi 129,57 (2024), lebih baik dibanding rata-rata provinsi.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi Manggarai Barat naik dari 64,59 (2023) menjadi 69,19 (2024). Capaian MCP KPK juga meningkat signifikan dari 52 (2021) menjadi 82 (2024), menjadikan Manggarai Barat salah satu kabupaten dengan capaian tertinggi di NTT.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar angka, melainkan bukti komitmen kami mewujudkan pemerintahan bersih, transparan, dan responsif,” kata Bupati.
Peningkatan juga terlihat pada Indeks Inovasi Daerah, dari 44,60 (2023) menjadi 53,22 (2024), serta Indeks SPBE dari 3,44 (2023) menjadi 3,47 (2024). Manggarai Barat pun mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut.
Meski capaian positif diraih, Bupati Endi mengakui masih ada pekerjaan rumah, seperti penanganan angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting.
“Pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi atau panjang jalan yang dibangun, melainkan juga meletakkan dasar bagi generasi penerus yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global,” ujarnya.
Bupati menutup pidatonya dengan ajakan agar seluruh masyarakat mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata.
“Tidak ada superman, tidak ada superstar. Tetapi dalam sentuhan sinergi dan kolaborasi, kita bisa menciptakan gelombang dahsyat: Mabar Semakin Mantap,” tegasnya.**
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan