LABUANBAJOVOICE.COM – Kabupaten Manggarai Barat mencatat prestasi signifikan dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berdasarkan data terbaru BPJS Kesehatan, daerah ini telah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,49 persen dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 88,9 persen—tertinggi di antara lima kabupaten lain di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Ende.
Capaian tersebut mendapat perhatian Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang melakukan kunjungan kerja ke Manggarai Barat pada Kamis (17/7/2025).
Didampingi jajaran pimpinan perangkat daerah, kunjungan ini menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan UHC.
Dalam audiensi bersama camat, kepala desa, dan kepala puskesmas se-Manggarai Barat di Aula Setda, Gubernur Laka Lena menegaskan bahwa akses layanan kesehatan yang adil hanya dapat diwujudkan jika masyarakat memiliki identitas kependudukan yang valid.
“Identitas kependudukan adalah kunci. Tanpa KTP, masyarakat berisiko kehilangan akses layanan kesehatan yang dijamin negara. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup,” tegasnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, Nara Grace Ginting pada kesempatan itu, menyampaikan bahwa status UHC Prioritas di Manggarai Barat merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan.
“UHC Prioritas berarti cakupan peserta sudah di atas 98% dan keaktifannya di atas 80%. Manggarai Barat sudah mencapai 99,49% dan 88,9%, tertinggi di wilayah kerja kami,” jelas Grace.
Dengan capaian ini, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan cukup dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanpa memerlukan kartu fisik BPJS.
Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk menjaga keberlanjutan layanan JKN, meskipun bantuan pusat untuk periode Juni–Desember 2025 dihentikan.
“Kami sudah antisipasi dengan menyiapkan anggaran. Ini bentuk komitmen agar pelayanan kesehatan tetap optimal meski ada penyesuaian dari pusat,” ujarnya.
Weng menambahkan, kerja sama antara Pemprov NTT dan Pemda Manggarai Barat akan terus diperkuat agar seluruh warga mendapatkan akses kesehatan yang memadai.
Audiensi ini juga menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan dengan sistem layanan kesehatan.
Gubernur Laka Lena menekankan, pembangunan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari validasi data kependudukan.
“Setara dengan BPJS adalah KTP. Pendataan di desa, kelurahan, dan kecamatan harus tuntas. Dari data inilah semua akses negara terhadap warganya dimulai,” tegasnya.
Kunjungan Gubernur NTT ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari strategi besar memastikan setiap warga memperoleh hak layanan kesehatan yang layak dan adil.
Keberhasilan mencapai status UHC Prioritas dengan cakupan hampir 100% menegaskan bahwa Manggarai Barat mampu menjadi pelopor reformasi sistem kesehatan nasional—asal ada komitmen dan kolaborasi lintas sektor.
Tinggalkan Balasan