Audiensi ini juga menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan dengan sistem layanan kesehatan.

Gubernur Laka Lena menekankan, pembangunan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari validasi data kependudukan.

“Setara dengan BPJS adalah KTP. Pendataan di desa, kelurahan, dan kecamatan harus tuntas. Dari data inilah semua akses negara terhadap warganya dimulai,” tegasnya.

Kunjungan Gubernur NTT ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari strategi besar memastikan setiap warga memperoleh hak layanan kesehatan yang layak dan adil.

Keberhasilan mencapai status UHC Prioritas dengan cakupan hampir 100% menegaskan bahwa Manggarai Barat mampu menjadi pelopor reformasi sistem kesehatan nasional—asal ada komitmen dan kolaborasi lintas sektor.